OTONOMI DAERAH : Pengertian, Asas, Prinsip, Tujuan, Dll

8 min read

Otonomi Daerah

Apa yang dimaksud dari otonomi daerah? Dalam hal ini otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah tentunya memang dimiliki oleh pemerintah pusat untuk untuk menyerahkan sebagian wewenang yang dimilikinya. Daerah-daerah juga dalam hal ini harus ikut terpacu, agar dapat menciptakan berbagai inovasi yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan.

Dalam pelaksanaannya, otonomi di daerah ini sudah berjalan selama 23 tahun. Tentunya dengan hal ini mulailah bermunculan daerah otonom baru atau yang biasa disebut dengan DOB. Bahkan hingga saat ini, sudah terdapat 542 daerah otonom. Daerah ini juga meliputi dengan 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

Melihat pentingnya pembahasan menenai otonomi daerah maka Jurnal Manajemen secara khusus memberikan informasi secara menyeluruh mengenai otonomi daerah. Selengkapnya dapat disimak pada pembahasan berikut ini :

Pengertian Otonomi Daerah

Lalu apa pengertian sebenarnya dari otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah? Dalam hal ini apa yang dimaksud Otonomi Daerah sebuah kewenangan yang mana memang dimiliki oleh sebuah daerah tertentu. Tentunya otonomi di suatu daerah ini, ada untuk dapat mengatur dan juga mengurus sendiri berbagai hal yang terkait dengan pemerintahan dan juga bagaimana kepentingan yang dimiliki di masyarakat.

Hal ini juga tetap harus dibuat dan dilakukan, agar tetap sesuai dengan peraturan dan juga undang-undang yang ada. Jika membicarakan arti otonomi daerah secara etimologi sendiri, berasal dari bahasa Yunani. Otonomi daerah adalah berasal dari kata “Autos” dan juga “Namos”. Autos sendiri memiliki arti sendiri. sedangkan untuk namos sendiri memiliki arti sebuah aturan.

Jika disimpulkan, otonomi di suatu daerah memiliki pengertian yaitu sebuah kewenangan yang mana dilakukan untuk dapat mengatur sendiri pemerintahan yang ada dan juga kewenangan yang dilakukan dan terdapat di suatu daerah. Hal ini juga disampaikan menurut UU no. 32 tahun 2004, bahwa otonomi suatu daerah juga dapat diartikan sebagai hak, wewenang dan juga bagaimana kewajiban yang dimiliki oleh daerah dari otonomi sendiri.

Hal ini tetap dilakukan untuk dapat mengatur dan juga mengurus sendiri semua hal yang mana memiliki kaitan, dalam pemerintahan dan juga bagaimana kepentingan masyarakatnya agar tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku hingga saat ini. Hal ini juga sudah disebutkan dengan jelas pada UU otonomi daerah itu sendiri.

Tujuan Otonomi Daerah

 1. Tujuan Politik

Selain untuk mengetahui makna otonomi daerah, dalam hal ini otonomi dalam suatu daerah juga memiliki tujuan salah satunya yaitu tujuan politik. Dengan dilakukannya pelaksanaan dengan pemberian kewenangan daerah ini, memiliki tujuan untuk dapat mewujudkan segala proses dalam demokrasi politik melalui partai politik dan juga DPRD. Tentunya dalam hal ini ada tujuan tersendiri.

Tujuan yang ada diharapkan, dapat membuat masyarakat setempat bisa mendapatkan berbagai layanan yang baik, seperti pemberdayaan masyarakat dan juga terciptanya berbagai sarana dan juga prasarana yang memang layak untuk digunakan dengan baik oleh masyarakat.

2. Tujuan Administratif

Apa tujuan otonomi daerah menyangkut dengan bagian administratif? Tentu saja dalam hal ini kegiatan yang dimiliki otonomi untuk daerah memiliki tujuan administratif. Hal ini tentunya berhubungan dengan berbagai pembagian administrasi dari pemerintahan pusat dan juga daerah, yang mana dalam pelaksanaannya termasuk dalam manajemen birokrasi serta berbagai sumber keuangan yang ada.

Dengan dilakukannya pemberian kewenangan ini, tentunya juga memiliki tujuan untuk dapat mewujudkan berbagai pengelolaan sumber daya alam yang mana lebih efektif dan juga untuk dapat memberikan peluang kepada warga daerah setempat. Dilakukan agar dapat turut serta dalam berbagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar.

3. Tujuan Ekonomi

Jika dilihat dari sisi ekonomi, oitonomi daerah juga diharapkan dapat merealisasikan berbagai peningkatan pada indeks pembangunan manusia. Tentunya hal ini memiliki tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan, yang dimiliki oleh masyarakat setempat agar bisa menjadi lebih baik di kemudian harinya. Selain itu, dengan dilakukannya penerapan otonomi ini, untuk daya saing.

Daya saing sendiri diharapkan dapat meningkat, begitu juga dengan kualitas agar dapat meningkatkan kualitas yang dimiliki oleh produksi di suatu daerah otonom yang akan memiliki dampak yang nyata untuk kesejahteraan masyarakat setempat.

Undang-undang Otonomi Daerah

Berikut landasan hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia : 

  1. Undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, yang ditulis pada Tahun 1945, Pasal 18 Ayat 1 – 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2 , Pasal 18B ayat 1 dan 2.
  2. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998, yang menjelaskan mengenai penyelenggaraan otonomi dalam daerah, untuk dapat melakukan pengaturan, pembagian dan juga bagaimana pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan dan juga perimbangan dari keuangan pusat dan juga daerah dalam kerangka yang dimiliki oleh NKRI.
  3. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000, yang menjelaskan mengenai bagaimana rekomendasi yang dimiliki dan juga kebijakan dalam penyelenggaraan sebuah otonomi daerah.
  4. UU No. 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan di suatu daerah.
  5. UU No. 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan tentang keuangan yang dimiliki oleh pemerintahan pusat dan juga pemerintahan daerah.
  6. UU No. 23 Tahun 2014 mengenai pemerintah daerah. Dalam hal ini sudah dilakukan revisi UU No.32 Tahun 2004.

Prinsip Otonomi Daerah

 1. Prinsip otonomi yang seluas-luasnya

Selain mengetahui asas otonomi daerah, dalam hal ini otonomi sebuah daerah juga memiliki prinsipnya sendiri yang luas. Dengan mengetahui secara jelas landasan hukum pelaksanaan otonomi daera di Indonesia, dalam hal ini juga prinsip yang dimilikinya memiliki kewenangan dalam mengatur segala hal yang ada di dalam perintahan dan juga iktu mengatur kepentingan masyarakat.

Namun memang perlu anda ketahui, bahwa sebuah otonomi juga tidak memiliki kewenangan jika bersangkutan dengan segala hal politik yang ada di luar negeri, agama, moneter, keamanan, peradilan hingga fiskan yang dimiliki di bidang nasional.

2. Prinsip otonomi nyata

Prinsip lainnya yang juga dimiliki oleh otonomi, adalah dimana otonomi di dalam daerah juga memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan yang ada. Namun dalam hal ini juga di dasarkan dengan adanya tugas, kewenanganan dan juga kewajiban yang ada secara nyata. Tugas, wewenang dan juga kewajiban yang ada juga memiliki potensinya sendiri.

Potensi ini dapat digunakan untuk dapat lebih berkembang, namun tetap sesuai dengan ciri khas apa yang dimiliki oleh suatu daerah dan juga segala potensinya yang ada.

3. Prinsip otonomi untuk bertanggungjawab

Prinsip yang satu ini, adalah salah satu prinsip yang dimiliki oleh otonomi dalam daerah dalam sistem penyelenggaraan, yang mana harus sesuai dengan yang di maksud dan juga tujuan apa untuk penmberian otonomi sendiri. Memang pada dasarnya, otonomi juga memiliki tujuan agar daerah yang ada dapat lebih berkembang dan juga memiliki masyarakat yang lebih sejahtera.

Asas Otonomi Daerah

1. Asas Desentralisasi

Asas pertama yang dimiliki oleh otonomi di dalam daerah, adalah asas desentralisasi. Asas yang satu ini, merupakan asas yang mana memberikan sebuah wewenang yang ada, agar dapat menjalankan pemerintahan yang ada kepada seluruh daerah yang mana terkait atau masuk ke dalam otonomi dalam daerah.

Hal ini juga memang dilakukan, dengan tetap berdasarkan strukstur yang dimiliki oleh NKRI dan juga hukum yang sudah berlaku di undang-undang dan pemerintahan.

2. Asas Dekonsentrasi

Asas yang satu ini, merupakan asas yang mana memiliki tugas untuk dapat memberikan tugas kepada pemerintahan pusat dan diperuntukan untuk pemerintahan daerah. Asas ini juga dilakukan untuk dapat menjalankan tugas yang ada, tugas tertentu dengan biaya, sarana dan juga prasarana yang ada. Hal ini juga termasuk dengan berbagai sumber daya manusia yang digunakan.

Semua tugas yang dilakukan, tentunya membutuhkan pertanggungjawaban dan juga diharuskan dilaporkan kepada pihak yang memang berwenang. Sedangkan untuk asas umum sendiri berbeda, asas dekonsentrasi penyelenggaraan Negara adalah:

a. Asas Kepastian Hukum

Dimana asas ini memiliki acuan atau mengacu, kepada seluruh peraturan yang dimiliki oleh perundang-undangan serta berbagai keadilan yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan.

b. Asas Tertib Penyelenggara

Asas yang satu ini yaitu dimana asas, yang dijadikan sebagai salah satu pedoman untuk keteraturan yang ada, keserasian dan juga bagaimana tetap menjaga keseimbangan yang ada untuk dapat mengendalikan penyelenggaraan yang dimiliki oleh sebuah Negara.

c. Asas Kepentingan Umum

Asas ini berbeda dengan asas lainnya, asas kepentingan umum merupakan asas yang memiliki focus untuk kesejahteraan umum dan juga bagaimana agar tetap dilaksanakan dengan cara yang aspiratif, adkomodatif dan juga selektif.

d. Asas Keterbukaan

Asas terbuka ini merupakan asas atas hak yang dimiliki masyarakat. Hak ini juga dilakukan untuk bisa mendapatkan informasi dengan benar, jujur dan juga diskriminatid tentang bagaimana penyelenggaraan Negara yang ada. Tentunya semuanya dilakukan dengan tetap memperhatikan bagaimana perlindungan yang dimiliki oleh pribadi, golongan hingga rahasia yang dimiliki oleh Negara.

e. Asas Proposionalitas

Asas ini juga sering disebut dengan asas sentralisasi. Dimana asas ini memang mengutamakan keseimbangan antara hak dan juga kewajiban yang ada.

f. Asas Profesionalitas

Asas ini sangat mengutamakan dengan adanya keadilan, namun tetap pada berlandaskan bagaimana kode etik dan juga ketentuan yang dimiliki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 Contoh Otonomi Daerah

1. Penentuan nominal upah minimum regional

Seperti yang sudah banyak orang tahu, bahwa upah minimum regional juga sering disebut dengan UMR. UMR ini merupakan salah satu standar yang dimilikioleh seluruh pekerja, yang mana dilihat sebagai gaji bulanan yang paling rendah dan harus dipenuhi oleh instansi yang menggunakan jasa dari pekerja. Dalam hal ini juga berbeda untuk daerah yang satu dengan daerah yang lainnya.

Contoh UMR yang satu ini, juga dapat dilihat dengan bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini. UMR merupakan hal yang sangat penting untuki diatur, yang mana dipengaruhi dengan bagaimana standar hidup yang dimiliki oleh suatu daerah atau bahkan tingkat keadlian yang dimiliki oleh pekerja. UMR juga terdiri dari upah pokok yang mana ada beberapa bagian di dalamnya.

Tentunya hal ini juga berkaitan dengan dasar hukum otonomi daerah itu sendiri. Tentunya untuk masalah UMR, setiap daerah memiliki perbedaannya masing-masing, dengan tunjangan tetap yang juga termasuk ke dalam upah pokok. Hal ini juga bergantung dengan bagaimana tingkat kesejahteraan yang dimiliki oleh suatu daerah.

2. Penentuan besaran pajak dan retribusi daerah

Contoh yang dimiliki oleh otonomi dalam daerah lainnya, adalah pajak. Pajak merupakan salah satu hal pemasukan yang cukup penting bagi Negara. Hal ini juga berpengaruh terhadap seluruh daerah yang ada di Indonesia. Untuk kebebasan yang dimiliki oleh suatu daerah, juga menentukan bagaimana besaran pajak dan juga retbribusi yang dimiliki oleh suatu daerah. Hal ini masuk ke dalam UU.

Untuk pajak daerah sendiri memiliki banyak jenisnya, untuk di kehidupan sehari-hari pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar, pajak rokok, pajak hotel, pajak restoran dan masih banyak lagi pajak yang ada dan berkaitan dengan suatu daerah tertentu. Pajak sendiri juga sifatnya merupakan kewajiban, yang harus di penuhi oleh setiap individu yang ada.

Untuk retribusi sendiri, merupakan salah satu pungutan yang mana dilakukan oleh sebuah daerah yang dijadikan sebagai sebuah kompensasi yang ada. Hal ini juga dilakukan untuk pemberian izin tertentu yang dilakukan secara khusus atau bahkan disediakan oleh pemerintah daerah sendiri. salah satu contoh nyata adanya retribusi daerah, adalah retribusi pelayanan kesehatan.

3. Pengembangan kurikulum pendidikan sesuai dengan daerah

Bangsa Indonesia, merupakan salah satu bangsa yang sangat kaya akan perbedaan dan juga keanekaragaman yang dimilikinya untuk sekotor kehidupan yang ada. Dalam hal ini perbedaan yang ada, tentunya juga merupakan dipenuhi dengan aturan. Tentunya untuk setiap daerah, pastinya memiliki aturan sendiri dan juga berbeda yang mana perlu dilestarikan keberadaannya.

Dengan adanya otonomi di dalam daerah ini, akan membuat semua hal tersebut dapat dilakukan dengan mudah untuk semua bangsa Negara Indonesia. Setaip daerah juga dalam hal ini dibebaskan, untuk daoatr membentuk segala pembelajaran yang khusus dengan tujuan untuk dapat melestarikan budaya yang ada di dalam daerah dan menjalankan seluruh kurikulum wajib.

4. Penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah

Untuk anggaran pendapatan dan juga belanja daerah dalam hal ini juga biasa disingkat dengan APBD. APBD sendiri merupakan sebuah rencana untuk keuangan, yang dilakukan atau dimiliki dalam periode tahunan di daerah Indonesia. Rancangan ini juga sudah mendapat persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jika membicarakan makalah otonomi daerah, APBD ini sangat penting.

Pasalnya, kaitan yang dimilikinya juga sangat lekat dengan contoh untuk otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah. APBD ini sangat terlihat jelas dengan hubungannya dengan otonomi di dalam daerah, karena memang penyusunan dan juga pengesahan yang dimiliki sangat memiliki kaitan atau hubungan yang erat dengan peraturan yang dimiliki oleh sebuah daerah.

Bahkan ada beberapa komponen yang dimilikinya, yaitu anggaran pendapatan, anggaran belanja dan juga pembiayaan. Untuk anggaran pendapatan sendiri, juga merupakan pendapatan asli yang dimiliki oleh suatu daerah dan berasal dari pajak suatu daerah tertentu untuk daerah tersebut. Namun memang secara umum, tujuan adanya APDB, adalah untuk memajukan daerah yang ada.

5. Pengelolaan objek wisata milik daerah

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki kekayaan dan juga warisan, budaya dan juga alam yang sangat melimpah dari berbagai daerah. Dalam hal ini tentunya tugas masyarakat untuk dapat mengelolanya dengan baik. Tentulah tujuan dilakukannya, agar dapat membantu pembangunan nasional agar dapat tercapai dan berjalan berkelanjutan sesuai dengan yang di harapkan.

Salah satu contoh untuk mengetahui salah satu otonomi dalam daerah, adalah asas desentraslisasi yang mana terjadi di dalam hal yang ada dalam pengelolaan objek wisata. Tentunya objek wisata yang ada juga masih di miliki oleh daerah. Pengelolaan objek wisata yang dimiliki oleh daerah, tentunya sepenuhnya merupakan milik dari daerah tersebut.

Kementrian budaya juga sebelumnya telah melakukan visit Indonesia, dimana hal ini dilakukan agar seluruh potensi yang ada untuk objek wisata di Indonesia tetap dapat terakomodasi dengan sangat baik. Hal ini juga dilakukan, agar tetap membuat nama Indonesia semakin dikenal oleh sluruh Negara yang ada di dunia. Bahkan hal ini juga akan membantu meningkatkan pendapatan daerah tersebut.

6. Kebebasan pelaksanaan kebijakan oleh berbagai tingkat struktur pemerintahan

Jika membicarakan struktur dari pemerintahan, dalam hal ini tentunya suatu Negara memiliki struktur yang sangat kompleks. Tentunya Negara juga memiliki ruang lingkup dari pemerintahannya sendiri. Bahkan struktur yang paling besar yang mana dimiliki oleh suatu pemerintahan, adalah pemerintahan pusat itu sendiri. sedangkan untuk struktur yang ada di bawahnya adalah pemerintahan daerah.

Tentunya dalam hal ini juga terkait, beberapa hal wewenang yang ada dan juga kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Jika membicarakan contoh dari otonomi yang ada di daerah, dalam hal ini tentunya adalah dengan dibebaskannya berbagai pelaksanaan kebijakan yang ada oleh berbagai tingkat yang dimiliki oleh struktur pemerintahan.

Namun maksud di bebaskan dalam hal ini, adalah dimana kebebasan untuk tidak selalu bertentangan dengan pelaksanaan kebijakan yang ada dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan juga dasar pancasila. Hal ini terjadi dengan seiring berjalannya pemerintahan. Contoh dari kebebasan dalam hal ini, dimana adanya kebebasan juga dalam bertanggungjawab dan juga dilaksanakannya kepentingan rakyat.

7. Penerapan sistem manajemen dari hasil perikanan di NTB

Nusa Tenggara Barat atau yang biasa disebut dengan NTB, merupakan salah satu daerah kepulauan yang memiliki potensi yang sangat tinggi untuk hasil perikanan. Dalam hal ini, tentunya pemerintahan pusat dengan kebijakan sentralisasinya mengatur semua hal bahwa semua perairan yang ada di wilayah Negara tentunya semua milik Negara.

Hal ini juga yang memberikan akses untuk Negara, agar sumber daya yang ada berhak untuk mengatur perairan yang ada dan dapat memanfaatkannya terutama oleh pemerintah provinsi hingga desa untuk dapat menggunakannya atau memanfaatkan perairan yang ada. Nantinya juga setiap pendapatan yang ada, akan diperoleh dari sumber daya perairan yang nantinya akan dikelola.

Dalam hal ini juga diperuntukan untuk berbagai keperluan yang dibutuhkan, oleh Negara. Hal ini juga diatur dalam pengaturan asas desentralisasi sendiri yang tertera dalam undang-undang mengenai otonomi daerah. Dengan adanya aturan yang satu ini, tentunya juga akan membuat hak dan adanya wewenang mengenai pengelolaan perairan menjadi suatu hal yang murni dan dimiliki oleh NTB.

8. Desentralisasi sektor kehutanan Indonesia

Indonesia dalam hal ini, dikenal dengan memiliki luas hutan yang paling besar ketiga yang ada di dunia. Tentunya hal ini menjadikan Indonesia sebagai paru-paru untuk dunia. Hutan-hutan yang ada, sangat tersebar luas di wilayah yang ada di Indonesia, sehingga hutan-hutan dan tanaman juga sangat memiliki beragam jenis. Salah satu contohnya seperti savannah, tropis, hujan dan masih banyak lagi.

Tentunya hal ini juga menyebabkan, terjadinya beberapa ketimpangan yang ada mengenai pembangunan yang ada antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sendiri. maka dari itu adanya undang-undang yang memang mengatur, mengenai berbagai hal dalam pemanfaatakan dan juga pengelolaan untuk hutan. Yang pada akhirnya, membuat hutan dikelola oleh pemerintah.