Kebijakan Fiskal : Pengertian, Instrumen, Tujuan, Fungsi, Contoh, Dll

6 min read

3. Kebijakan fiskal

Ada dua kebijakan yang menjadi hak bagi Pemerintah Indonesia untuk mengatur negaranya. Kebijakan tersebut adalah kebijakan fiskal dan moneter. Pada artikel berikut Jurnal Manajemen ini, akan membahas lebih dalam tentang kebijakan yang dilakukan pemerintah yakni kebijakan fiskal. Anda akan menemukan penjelasannya dalam artikel berikut!

Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal Adalah suatu hak  yang dimiliki pemerintah untuk mengatur kondisi ekonomi di negara khusunya dibidang penganggaran atau fiskal. Untuk mengatur hal tersebut, digunakan pengaturan tentang banyak sedikitnya pengeluaran yang dilakukan serta mengatur tentang pendapatan atau pemasukan negara ini. Jadi jika disimpulkan secara singkat maka kebijakan fiskal ini adalah kebijakan mengatur pendapatan dan pengeluaran negara.

Jika dijabarkan melalui arti kata satu persatu, arti fiskal sendiri mempunyai arti pemegang kekuasaan atas uang pertama. Ini merupakan Bahasa Latin pada zaman Romawi kuno. Sedang dalam bahasa inggris berasal dari kata fics yang memiliki makna dalam bahasa Indonesia sebagai pembehandaraan. Maka dapat dibenarkan definisi fiskal yang digunakan dalam konteks negara tersebut.

Perbedaan Kebijakan Fiskal dan Moneter

Setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan kebijakan fiskal, alangkah baiknya membahas sedikit tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan lalu lintas uang yang mana kebijakan ini dilakukan oleh Bank Indonesia. Ada beberapa perbedaan mendasar atas dua kebijakan yang berperan besar dalam stabilitas perekonomian Indonesia yakni:

1. Dari segi pelaku kebijakan

Pelaku kebijakan yang menjadi pelaksana kebijakan negara dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter adalah berbeda. Kebijakan fiskal dilakukan oleh badan kebijakan fiskal atau BKF serta pemerintahan itu sendiri, sedangkan kebijakan moneter dilakukan oleh badan independen Indonesia. Badan independen Indonesia tersebut adalah Bank Indonesia sebagai Bank Central.

2. Dari segi langkah kebijakan yang diambil

Langkah kebijakan yang diambil dari kebijakan fiskal tentunya menggunakan instrumen kebijakan fiskal itu sendiri. Sedangkan pada kebijakan moneter, yang dipakai adalah instrumen moneter seperti kenaikan rasio cadang wajib, diskonto, serta operasi pasar terbuka.

Setidaknya dua hal itulah yang sangat kentara perbedaannya pada dua jenis kebijakan ini. Tetapi meskipun memiliki perbedaan, tujuan intinya tetap sama yakni menginginkan kestabilan ekonomi negara Indonesia.

 

Baca Juga : Penjelasan Kebijakan Moneter Terlengkap

 

Tujuan Kebijakan Fiskal

Suatu kebijakan dibuat dan digunakan pasti karena ada  tujuan yang mendasari. Jika secara garis besar kebijakan keuangan adalah untuk mengatur Perekonomian Indonesia, maka secara arti sempit ini kebiijakan fiskal memiliki tujuan untuk mengarahkan perekonomian Indonesia dengan lebih baik melalui pengaturan sasaran, arah, tujuan, dan juga prioritas.

Tujuan besar tersebut dijabarkan pada tujuan-tujuan yang lebih spesifik. Tujuannya antara lain adalah sebagai berikut:

  1. Mencapai tingkat dimana Perekonomian Nasional baik Mikro maupun Makro berada pada titik yang stabil
  2. Menjadi pendorong agar pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin meningkat
  3. Menjadi pendorong laju investasi yang ada di Indonesia sehingga meningkatkan jumlah investor dan juga aset yang diinvestasikan
  4. Mendorong terbukanya kesempatan kerja yang luas bagi penduduk Indonesia
  5. Sebagai bentuk mengamalkan sila ke lima tentang penegakan keadilan sosial di negara ini
  6. Menurunkan tingkat pengangguran pada umur siap kerja
  7. Menjaga stabilitas harga dan juga barang yang ada

Instrumen Kebijakan Fiskal

Dalam menjalankan kebijakannya, kebijakan fiskal dilengkapi dengan instrumen-instrumennya. Ada beberapa instrumm  en kebijakan fiskal yang sangat berpengaruh, yang antara lain:

1. Anggaran

Dapat dikatakan bahwa anggaran ini merupakan instrumen paling kentara dari kebijakan fiskal. Melalui anggaran, pemerintah dapat mengatur besar kecilnya pengeluaran yang ada. Ada beberapa prinsip dalam menyelanggarakan anggaran negara yang mana diklasifikasikan menjadi tiga yakni:

a. Anggaran Tahunan

b. Anggaran Seimbang Siklikal

c. Anggaran Kompensasi

2. Perpajakan

Instrumen kebijakan fiskal yang selanjutnya adalah masalah Perpajakan. Perpajakan yang diatur ini akan mempengaruhi pendapatan negara, yang merupakan jantung dari kebijakan fiskal itu sendiri. Selain itu, pajak memiliki pengaruh besar terhadap konsumsi dan investasi. Sehingga, kebijakan pajak akan membantu penstabilan ekonomi Indonesia.

Kebijakan pajak yang ada bisa berupa pengurangan pajak maupun peningkatan pajak. Misalnya, kebijakan anti depresi. Kebijakan ini akan membuat konsumsi individu dan investasi menjadi semakin tinggi. Akibatnya, ada banyak aliran dana yang masuk dan banyak orang yang berbondong-bondong melakukan investasi karena adanya pengurangan pajak yang dilakukan kebijakan fiskal.

Pada tingkat lanjut, akhirnya depresi pajak akan membuat aktivitas belanja menjadi semakin meningkat. Permintaan efektif pun akan meningkat dan kesenjangan deflasi pun bisa berkurang karena adanya kebijakan ini.

Selain itu, juga ada istilah kebijakan pajak anti inflasi. Kebijakan ini adalah meningkatkan pajak sehingga daya beli yang terlalu berlebihan akan dapat dikontrol. Biasanya kebijakan ini dilakukan untuk mengontrol kebijakan ekspor yang ada supaya tidak ada ekspor berlebihan ke negara lain dan mencukupi kebutuhan di negara sendiri.

Jika kebijakan anti inflasi itu tetap membuat orang melakukan pembelian atau aktivitas yang dikenai pajak anti inflasi itu, maka setidaknya pemerintah dapat menambah pendapatan negara dan negara bisa mengaturnya kembali melalui anggaran sehingga tingkat inflasi yang ada di negara ini dapat dikendalikan.

3. Pekerjaan Umum

Terdapat dua bentuk dari pengeluaran, yakni pembayaran transfer dan juga pekerjaan umum. Dalam hal ini, merupakan barang tahan lama, memiliki struktur tetap, dan juga diproduksi secara langsung oleh pemerintah. Pengeluaran untuk berbagai pekerjaan umum ini misalnya:

a. Rumah sakit

b. Pembangunan jembatan

c. Pembangunan taman

d. Gedung

e. Bandara

f. Kantor Pos

g. Rel kereta api

4. Utang Publik

Instrumen kebijakan fiskal yang selanjutnya adalah utang publik. Sebenarnya, instrumen satu ini adalah amunisi yang terbaik untuk melawan adanya deflasi dan inflasi. Selain itu, instrumen ini mampu membuat stabilitas ekonomi Indonesia terjaga.

Fungsi Kebijakan Fiskal

Suatu kebijakan tentunya memiliki fungsi pula yang menyertainya, begitu pula dalam hal kebijakan fiskal ini. Fungsi dari kebijakan yang satu ini telah diatur secara jelas pada UU No. 17 Tahun 2003. Beberapa fungsinya akan dijelaskan dan dijabarkan sebagai berikut:

1. Fungsi otoritas

Fungsi pertama yang dimiliki oleh kebijakan fiskal ini adalah pekara fungsi otoritas. Secara sederhana fungsi ini memiliki arti sebagai pedoman dan acuan guna mencari sumber pendapatan dan juga belanja.

2. Fungsi perencanaan

Pembahasan fungsi yang kedua adalah Fungsi Perencanaan. Fungsi ini adalah dimana ketika anggaran negara dijadikan sebagai fondasi untuk memanajemen perancanaan anggaran negara Indonesia ini.

3. Fungsi pengawasan

Posisi fungsi berikutnya adalah Fungsi Pengawasan. Fungsi ini artinya menjadi acuan guna memberikan penilaian atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Penilaian yang dimaksut adalah sudah benar atau tidaknya berbagai urusan negara tersebut dijalankan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

4. Fungsi alokasi

Fungsi alokasi adalah fungsi untuk mengalokasikan dana dan anggaran negara. Tujuannya adalah untuk menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia serta mengurangi kemungkinan terdapat pemborosan atas sumber daya yang ada. Selain itu, fungsi ini juga bertujuan untuk efisiensi dan juga efektivitas pada perekonomian yang ada pada NKRI.

5. Fungsi distribusi

Pada fungsi yang terakhir dari kebijakan fiskal adalah tentang Fungsi Distribusi. Fungsi ini merupakan kebijakan yang membuat pendistribusian anggaran di Indonesia bisa merata dan adil sesuai prioritas kebutuhan masing-masing.

Contoh Kebijakan Fiskal

Untuk memahami kebijakan fiskal secara mendalam, alangkah baiknya jika memperhatikan contoh-contoh kebijakan fiskal. Contohnya antara lain adalah sebagai berikut:

  1. Melakukan penambahan kenaikan pajak
  2. Menambah jenis pajak
  3. Mengurangi tingkat pajak pada bidang tertentu untuk meningkatkan pembelian
  4. Mewajibkan para warga negaranya memiliki NPWP
  5. Menghemat pengeluaran yang ada
  6. Melakukan hutang negara

Peran Kebijakan Fiskal

Badan Kebijakan Fiskal atau BKF dalam menjalankan misinya untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia memiliki banyak peran utamanya dalam perekonomian Indonesia. Peran-perannya antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menjaga angka inflasi di Indonesia

Inflasi adalah keadaan yang tidak dapat dihindari. Bahkan, inflasi sebenarnya dibutuhkan dalam skala kecil untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu negara. Tetapi akan menjadi lain halnya jika tingkat inflasi sangat tinggi, itu akan sangat merugikan keadaan perekonomian Indonesia. Adanya kebijakan fiskal akan menjaga kestabilan angka inflasi di Indonesia.

2. Menanggulangi pengangguran

Pengangguran yang tinggi akan mempengaruhi banyak aspek disuatu negara. Kebijakan fiskal hadir untuk mengatasi hal tersebut. Misalnya, dengan kebijakan fiskal dapat membuat berbagai proyek dan mendanai berbagai investasi sehingga bisa menarik para pekerja potensial yang ada di Indonesia dan otomatis pengangguran akan semakin berkurang.

3. Meningkatkan angka investasi

Kebijakan fiskal juga mampu untuk meningkatkan angka Investasi yang ada di Indonesia. Biasanya hal ini dilakukan dengan cara mengurangi pajak yang dikenakan pada investor dan mempermudah berbagai persyaratan untuk menginvestasikan modalnya di Indonesia.

Kebijakan Fiskal di Indonesia

Jika contoh diatas adalah contoh secara garis besar, Anda dapat memahaminya secara lebih mendetail dengan melihat pengimplementasikan kebijakan fiskal pada negara kita, Indonesia. Beberapa contoh kebijakan fiskal yang pernah diimplementasikan di negara ini yakni:

  1. Pengurangan subsidi yang ada, guna melakukan penghematan.Hal ini dilakukan khususnya pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto yang menyebabkan berbagai barang dan bahan pokok di Indonesia melonjak tinggi.
  2. Melakukan peningkatan penerimaan negara pada Era Soeharto. Ini dilakukan melalui meningkatkan penerimaan khususnya pada pos intensifikasi dan juga ekstensifikasi pajak. Tidak bisa dipungkiri bahwa pajak memang bisa memberikan pendapatan yang besar bagi negara. Ini juga langkah yang dilakukan pemerintah era Soeharto dalam mengambil kebijakan fiskal.
  3. Setelah itu, pada tahun 2001 hingga 2004 pada kepemimpinan Presiden Megawati, dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak pula. Dengan kebijakan fiskal yang diambil tersebut, maka PDN Indonesia saat itu bisa naik beberapa persen. Selain itu, pemerintah juga berhasil membuat PDB menjadi stabil. Defisit anggaran negara terhadap produk domestik bruto atau PDB juga menjadi sangat besar yakni 20% ini tentunya merupakan kabar baik karena saat itu perekonomian Indonesia memang sedang memburuk.
  1. Berbeda lagi dengan masa pemerintahan SBY, yang mana memiliki berbagai kebijakan fiskal yang diambil. Yang paling utama adalah penyusunan APBN di tahun 2005 yang mana sudah menerapka keseimbangan antara pemasukan dan juga pengeluaran. Berbagai kebijakan yang diambil misalnya, ada aturan belanja khususnya untuk gaji bagi para TNI, PNS, dan Polri. Bukan hanya itu, ada juga kebijakan tentang subsidi BBM serta Non BBM. Kemudian SBY juga melakukan penetapan skala prioritas pada anggaran yang disusunnya. Dan masih banyak lagi kebijakan yang Ia lakukan pada awal tahun kepemimpinannya.
  1. Saat ada pelemahan ekonomi yang terjadi di tahun 2006, kemudian juga diambil berbagai kebijakan fiskal. Pemerintah segera mengambil langkah untuk membuat daya beli masyarakat miskin menjadi meningkat atau setidaknya tidak mengalami penurunan. Misalnya, saat itu SBY membuat program bantuan langsung tunai atau Kita kenal dengan BLT. Pada masa kepemimpinan SBY pula ada program yang mana memberi bantuan untuk biaya sekolah yang akrab disebut dengan BOS. Ini sangat menurunkan adanya angka putus sekolah yang ada di Indonesia. Ini juga merupakan kebijakan fiskal yang amat mempengaruhi keadaan di Indonesia hingga sekarang. Bukan hanya itu, terdapat pula berbagai bantuan untuk pengobatan gratis untuk mereka yang kurang mampu.
  1. Tax amnesti yang mana merupakan kebijakan fiskal pada masa pemerintah Jokowi. Ini dilakukan untuk meningkatkan pelaporan wajib pajak di Indonesia yang selama ini masih belum disiplin. Implikasinya tentu akan meningkatkan pendapatan pajak di Indonesia kedepannya.
  2. Melakukan pengurangan subsidi di BBM. Ini dilakukan untuk menekan dana yang dikeluarkan negara di APBN. Gunanya adalah supaya anggaran bisa digunakan untuk membangun berbagai daerah terpencil di Indonesia yang jauh dari kata pemerataan.
  3. Melakukan peningkatan penggunaan biodesel. Dilakukan kebijakan ini supaya dapat menurunkan impor solar yang selama ini cukup tinggi.
  4. Tax holiday, yakni pengurangan pajak penghasilan yang mana diberikan kepada mereka wajib pajak yang merupakan utamanya perusahaan. Ini guna mendorong pertumbuhan industri dan bisnis di Indonesia.
  5. Meningkatkan penghasilan di bidang pariwisata dengan cara menambah jumlah visa bebas masuk di Indonesia

Kini pasti Anda sudah memahami apa itu kebijakan fiskal, jenis, fungsi, peranan, dan lain sebagainya. Kebijakan ini memiliki peran yang tak kalah penting seperti halnya kebijakan moneter, yang mana keduanya saling berelaborasi untuk membuat perekonomian Indonesia semakin membaik.