Pengertian dan Teori Legitimasi : Politik, Kekuasaan, & Moral

5 min read

legitimasi

Pengertian Legitimasi Politik, Hukum Dan Kekuasaan

Membahas masalah kebijakan publik tidak terlepas dari kewenangan dan legitimasi karena kebijakan  publik hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan sekaligus akan menjadi efektif jika kewenangan yang legitimate.

Legitimasi memiliki berbagai makna. Melegitimasi sesuatu berarti menjadikannya legal, baik dengan mengesahkan undang-undang atau secara terbuka mengakuinya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Legitimasi berarti sesuai dengan standar atau prinsip yang diakui atau diterima dan  disahkan, disetujui oleh, atau sesuai dengan hukum.

Pembahasan mengenai legitimasi ini memang sangat penting untuk diulas. Oleh karenanya simak pembahasan Jurnal Manajemen mengenai teori legitimasi di bawah ini :

Pengertian Legitimasi

Pengertian legitimasi adalah persamaan asumsi atau persepsi umum bahwa tindakan suatu entitas diinginkan, tepat dan sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan, dan definisi yang dibangun secara sosial dalam masyarakat.

Legitimasi Politik

Pada teori legitimasi juga melibatkan kapasitas sistem politik untuk menghasilkan dan mempertahankan keyakinan bahwa lembaga-lembaga politik yang ada adalah yang paling tepat untuk masyarakat

Filsuf sosial Inggris John Locke (1632-1704) mengatakan bahwa legitimasi politik berasal dari persetujuan populer dan tersirat dari rakyat yang diperintah, bahwa pemerintah tidak sah kecuali dilakukan dengan persetujuan dari yang diperintah.

Pemimpin pemerintahan yang memiliki kewenangan dan diterima baik atau mendapat legitimasi dari masyarakat, akan leluasa dalam menjalankan program pemerintahannya dan membuat kebijakan-kebijakan karena kondisi masyarakat cenderung lebih kondusif dan stabil.  Sebaliknya jika pemerintah tidak mendapat legitimasi dari masyarakat, maka pemerintah akan sulit menjalankan program dan membuat kebijakan.

Konsep legitimasi berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap kewenangan. Para pemegang kewenangan, yakni komunitas politik, rezim dan pemerintahan, mereka semua sebenarnya adalah obyek legitimasi. Sedangkan subyeknya adalah masyarakat yang dipimpin atau obyek kebijakan.

Semakin tinggi masyarakat menerima dan mengakui hak moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat, maka berarti semakin tinggi pula legitimasi para pemegang kewenangan di mata masyarakat. Jadi, hanya masyarakat yang dipimpin yang dapat memberikan legitimasi kepada para pemegang kewenangan, tidak sebaliknya.

Dan ukuran tingginya legitimasi para pemegang kewenangan bergantung seberapa besar pengakuan dan penerimaan masyarakat. Sedangkan tingginya kadar legitimasi atau pengakuan dan penerimaan terhadap para pemegang kewenangan lebih disebabkan oleh penerimaan masyarakat dan obyek kebijakan terhadap kebijakan-kebijakan yang diberlakukan. Kebijakan yang dirasakan baik, bermanfaat dan berkeadilan, akan meningkatkan kepuasan dan pengakuan masyarakat. Semakin diakui masyarakat suatu pemerintahan, maka semakin tinggi kadar legitimasinya.

Legitimasi yang diberikan sebagian besar atau seluruh masyarakat atas pemerintahan suatu rezim akan sangat penting khususnya dalam memprediksikan atau membahas kelangsungan hidup rezim tersebut.

Legitimasi Kekuasaan

Pengertian legitimasi kekuasaan adalah kekuatan yang diperoleh dari posisi formal atau jabatan yang dimiliki dalam hierarki otoritas organisasi. Sebagai contoh, presiden suatu perusahaan memiliki kekuatan tertentu karena jabatannya di korporasi.

Seperti kebanyakan kekuasaan, legitimasi kekuasaan didasarkan pada persepsi dan kenyataan bahwa seseorang memegang posisi tertentu dalam suatu organisasi. Ini juga didasarkan pada persepsi karyawan bahwa seseorang yang memegang jabatan memiliki wewenang untuk melakukan kontrol terhadapnya. Legitimasi kekuasaan  sebagai sumber otoritas memiliki satu keunggulan berbeda dari banyak sumber otoritas lainnya, yaitu bahwa ia biasanya didasarkan pada beberapa aturan objektif atau hukum organisasi.

Dalam ilmu politik, legitimasi adalah hak dan penerimaan suatu otoritas, biasanya hukum yang mengatur atau rezim. Sedangkan otoritas menunjukkan posisi tertentu dalam pemerintahan yang mapan. Istilah legitimasi menunjukkan sistem pemerintahan di mana pemerintah menunjukkan lingkup pengaruh.

Otoritas yang dipandang mempunyai legitimasi seringkali memiliki hak dan pembenaran untuk menjalankan kekuasaan. Pengertian legitimasi politik dianggap sebagai kondisi dasar untuk memerintah, yang tanpanya pemerintah akan mengalami kebuntuan legislatif dan runtuh. Dalam kasus tertentu pada sistem politik bisa terjadi rezim yang tidak populer bertahan karena dianggap sah oleh elite kecil yang berpengaruh.

Legitimasi Moral

Dalam legitimasi moral sering ditafsirkan secara positif sebagai status normatif yang diberikan oleh orang yang diperintah pada lembaga, kantor, dan tindakan gubernur mereka, berdasarkan pada keyakinan bahwa tindakan pemerintah mereka adalah penggunaan kekuasaan yang tepat oleh badan hukum yang dibentuk secara sah oleh pemerintah.

Teori Legitimasi

Dalam teori legitimasi, pemerintah dianjurkan untuk bisa meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Pemerintah menggunakan laporan tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan, sehingga mereka diterima oleh masyarakat. Adanya perubahan norma dan Nilai Sosial yang terjadi dalam masyarakat sebagai konsekuensi dari perkembangan peradaban manusia, juga bisa mempengaruhi perubahan legitimasi pemerintah di samping juga dapat menjadi tekanan bagi legitimasi pemerintah.

Menurut O’Donovan (2000) legitimasi organisasi dapat dipandang sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada pemerintah dan sesuatu yang diinginkan atau dicari pemerintah dari masyarakat. Dengan demikian legitimasi memiliki manfaat untuk mendukung keberlangsungan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengutamakan keberpihakan atau kepentingan masyarakat, operasi pemerintah harus sesuai dengan harapan dari masyarakat.  Legitimasi hukum bisa diperoleh jika terdapat kesesuaian antara keberadaan pemerintah dengan eksistensi sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat maupun lingkungan.

Max Weber dalam teori legitimasi klasiknya, membagi  tiga model legitimasi, yaitu legitimasi model tradisional, karismatik dan legal rasional.

Dalam legitimasi model tradisional, masyarakat memberikan legitimasi kekuasaan kepada seorang pemimpin berdasarkan pada tradisi yang sudah mengakar, seperti yang terlihat pada bentuk-bentuk monarki klasik dan konstitusional yang saat ini masih ada. Seringkali dalam model legitimasi ini, peran institusi agama sangat besar untuk melestarikan nilai-nilai tradisi yang mendukung pemimpin tersebut ataupun keturunannya.

Untuk legitimasi model karismatik, masyarakat memberikan legitimasi kekuasaan kepada seorang pemimpin lebih banyak berdasarkan pada kualitas personalnya, baik karena karismanya atau karena keahliannya dalam memimpin.

Sedangkan legitimasi model legal rasional, dasar legitimasi lebih didasarkan pada peraturan legal formal yang mendasari kekuasaan seorang pemimpin dan semakin terlepas dari ikatan emosional akibat tradisi maupun personal pemimpin. Contoh model yang terakhir ini banyak ditemui dalam politik modern saat ini, di mana pemimpin yang sah biasanya sudah melalui proses pemilihan umum yang dipersyaratkan perundang-undangan yang juga membatasi lingkup kekuasaannya.

Manfaat Legitimasi

Legitimasi sangat penting bagi suatu pemerintah daerah yang mengelola aset tetap daerah secara penuh untuk digunakan sepenuhnya bagi masyarakat, dan dapat menjadi sumber kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah daerah. Begitu juga bagi suatu perusahaan, legitimasi masyarakat kepada perusahaan merupakan faktor strategis untuk mendukung perkembangan perusahaan ke depannya.

Setiap pemimpin pemerintahan dari setiap sistem politik akan berupaya keras untuk mendapatkan atau mempertahankan legitimasi bagi kewenangannya. Hal ini dapat dimengerti bahwa betapa sangat pentingnya legitimasi bagi pemegang kebijakan. Urgensi legitimasi dalam sebuah kewenangan adalah menjadi kemestian karena kebijakan hanya dapat efektif terlaksana jika mendapatkan legitimasi yang baik dari masyarakat.

Legitimasi akan mendatangkan kestabilan pemerintahan, sehingga pemerintahan dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik. Lebih lanjut pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan masyarakat yang mungkin terjadi, hingga dapat melakukan pengembangan lebih lagi dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat.

Cara Mendapatkan Legitimasi

Legitimasi sangat diperlukan dalam suatu kewenangan penentu kebijakan. Organisasi yang berskala kecil atau sederhana, kepemimpinan yang dipilihnya memerlukan legitimasi dari anggotanya. Bahkan, sistem piolitik yang paling menindas sekalipun tetap memerlukan legitimasi dari masyarakat. Cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi, dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu cara simbolis, material dan prosedural.

Cara simbolis adalah melalui kecenderungan moral,emosional, tradisi dan kepercayaan. Simbol-simbol yang dipercayai sebagai kekuatan, kebanggaan dan budaya masyarakat, jika dijadikan sebagai sesuatu yang berharga dan utama akan meningkatkan kepuasan dan penerimaan masyarakat. Misalnya, pelestarian peninggalan sejarah dan budaya, peristiwa bersejarah, parade kekuatan militer, akan menimbulkan kebanggan dan kepuasan, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemegang kebijakan.

Cara material dalam mendapatkan legitimasi dari masyarakat adalah dengan cara menjanjikan dan memberikan kesejahteraan material kepada masyarakat, seperti tersedianya bahan pokok dengan harga murah, fasilitas kesehatan dan pendidikan mudah/gratis, transportasi yang mudah dan murah, kesempatan bekerja dan berusaha, dan lain-lain.

Adapun cara instrumental diberlakukan dengan proyek program yang disertai dengan perundangan, seperti Instruksi Presiden (inpres) tentang Daerah Tingkat I dan II, Inpres Sekolah Dasar, Inpres Bantuan Desa, dan lain-lain, yang biasanya memerlukan anggaran yang cukup besar.

Ketiga cara tersebut dapat saja digunakan untuk mendapatkan legitimasi. Tidak ada yang paling baik ataupun paling buruk, karena pada masing-masing cara memiliki celah untuk dimanfaatkan menjadi cara yang tidak elegan bahkan memiliki efek negatif. Semua cara yang ditempuh harus benar-benar dipastikan tidak ada kepentingan yang terselubung. Semuanya harus berorientasi pada kebaikan, manfaat, kepuasan dan kesejahteraan masyarakat secara bersama dan berkeadilan.

Pengertian dan Contoh Legitimasi Hukum

Pengertian legitimasi hukum adalah prinsip yang menunjukkan bahwa sebagian besar publik menerima keputusan pemimpin pemerintah dan pejabat atas dasar bahwa para pemimpin dan pelaksanaan kekuasaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku pada masyarakat umum dan nilai-nilai politik atau moral. Sebaga contoh adalah pemimpin yang mencoba untuk mendoktrinasi orang-orang dengan formula legitimasi tertentu atau menciptakan sebuah ideologi baru melalui berbagai bentuk propaganda, sehingga menciptakan insentif moral bagi warga untuk mematuhi mereka.

Kebijakan publik belum tentu dapat berjalan dengan baik jika pemerintah yang sedang berkuasa tidak mendapat legitimasi penuh dari masyarakat. Bahkan bukan tidak mungkin, yang terjadi justru penolakan dan distabilitas. Oleh karena itu, pemerintah harus secara tulus, serius dan terus menerus untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat yang dipimpinnya.

Kewenangan yang diiringi  legitimasi yang baik, akan mendatangkan kestabilan pemerintahan. Sehingga pemerintah dapat secara leluasa melakukan banyak upaya untuk lebih menyejahterakan masyarakatnya. Dan pemerintah dapat mengatasi permasalahan masyarakat yang mungkin terjadi.

Dari berbagai cara dan pendekatan yang ditempuh pemerintah sebagai pemegang kewenangan guna mendapatkan legitimasi dari masyarakat, hal yang terpenting adalah bebas dari kepentingan pribadi, kepentingan golongan ataupun kepentingan sesaat. Akan tetapi, harus berlandaskan pada kepentingan yang lebih besar, yakni kepentingan dan masa depan bangsa dan negara. Sehingga, kebijakan yang dirumuskan dan ditetapkan, bukan saja dapat diterima secara tulus oleh masyarakat, tetapi juga memberi kebaikan jangka panjang bagi bangsa dan negara.

Demikian artikel mengenai legitimasi, termasuk legitimasi hukum, legitimasi moral, pengertian legitimasi kekuasaan, pengertian legitimasi politik dan teori legitimasi. Semoga bermanfaat.