Perjanjian Internasional : Pengertian, Hukum, Asas, Tahapan dan Contoh

9 min read

perjanjian internasional

Pada kehidupan ini, interaksi antar manusia merupakan hal yang pasti terjadi dan tidak bisa dihindari. Salah satu jenis interaksi tersebut adalah perjanjian. Perjanjian merupakan hal yang biasa dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih dan saling berjanji untuk melakukan dan mengerjakan suatu hal tertentu. Perjanjian sendiri memiliki berbagai macam jenis, salah satunya adalah perjanjian internasional.

Pada pembahasan Jurnal Manajemen kali ini akan fokus pada perjanjian internasional dimana perjanjian ini mencakup lingkup antar negara. Pembahasan akan mengulas masalah definisi, asas, klasifikasi, tahapan pembentukan, contoh dan berbagai hal yang dapat membatalkan perjanjian internasional. Untuk selengkapnya mari simak pembahasan berikut ini :

Definisi Perjanjian Internasional

Pengertian dari istilah tersebut adalah salah satu bentuk perjanjian yang dilakukan oleh organisasi internasional ataupun beberapa negara di dunia yang berdasar hukum yang berlaku secara internasional yang yang berisi tentang aturan kewajiban dan hak-hak semua pihak. Beberapa anggota di dalam organisasi internasional sering membuat suatu international agreement yang dilindungi secara internasional.

Kesepakatan internasional ini biasanya meliputi suatu persetujuan setiap negara yang menyebabkan setiap anggotanya memiliki hak dan kewajiban sesuai dalam perjanjian multilateral yang tercantum. Tujuan dari itu semua adalah untuk membuat adanya akibat hukum agar dapat membangun relasi yang baik antar negara-negara anggotanya.

Negara-negara yang membuat international agreement tentunya karena memiliki suatu kesamaan dalam hal tujuan yang akan dicapai. Perjanjian ini juga tidak otomatis terwujud begitu saja, diperlukan juga tahap dan proses yang harus dilewati dalam membentuk international agreement yang dapat diterima oleh setiap anggota yang terlibat di dalamnya.

Pengertian Perjanjian Internasional menurut Beberapa Ahli

  1. G. Schwarzenberger

Menurut seorang ahli bernama Schwarzenberger istilah Perjanjian Internasional merupakan suatu kesepakatan yang dibentuk oleh subjek hukum di internasional sehingga menimbulkan suatu kewajiban yang saling mengikat di dalam suatu hukum internasional dan bisa berbentuk multilateral atau bilateral.

  1. Mochtar Kusuma Atmaja

Menurut Mochtar suatu international agreement merupakan suatu perjanjian yang bertujuan membentuk suatu akibat hukum yang berasal dari perjanjian yang dilakukan oleh individu negara-negara dan bangsa-bangsa.

  1. Oppenheim

Oppenheim berpendapat bahwa international agreement merupakan perjanjian yang dilakukan oleh antar negara di dunia yang dapat menimbulkan kewajiban dan hak yang harus diikuti oleh semua pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

Asas Asas Perjanjian Internasional

hukum perjanjian internasional
hukum perjanjian internasional | source : climatecommunication.yale.edu
  1. Egality Right

Asas yang satu ini memiliki arti persamaan hak. Pengertian secara internasionalnya merupakan suatu asas tentang persamaan derajat. Asas ini memaksa derajat semua pihak yang ada dalam perjanjian menjadi setara. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara negara yang sudah maju ataupun negara yang sedang berkembang.

Asas Egality Right ini ada dipicu oleh trauma-trauma yang terjadi di masa lalu seperti perang dunia 1, perang dunia 2, dan penjajahan yang terjadi di dunia pada masa lalu. Penjajahan dinilai sebagai sebagai suatu tindakan yang mencederai hak-hak negara yang terjajah karena negara penjajah merasa memiliki derajat martabat lebih tinggi dibanding negara yang dijajah.

Contoh dari asas Egality Right adalah dengan menjadi adilnya perjanjian-perjanjian bagi subjek yang terlibat di dalamnya. Selain itu dengan penerapan asas ini juga dapat mempererat hubungan antar subjek yang ada dalam perjanjian karena semua sama derajat martabatnya. Dengan asas ini suatu negara berkembang dapat lebih percaya diri menghadapi atau berhubungan dengan negara maju.

  1. Pacta sur servanda

Asas pacta sur servanda merupakan asas yang wajib terlaksana dan diterima oleh subjek international agreement. Selain dinamai pacta sur servanda asas ini memiliki arti dalam bahasa indonesia yaitu asas kepastian dalam hukum. Negara subjek dalam perjanjian wajib mematuhi keputusan, ketentuan, serta kesepakatan yang ada pada international agreement.

Seperti penjelasan di atas, asas ini merupakan asas yang bersifat wajib sehingga apabila ada yang melanggar tentu ada konsekuensi hukumnya. Suatu negara di dalam subjek perjanjian dapat melaporkan subjek lain yang dirasa mencederai dan melukai kepentingan negara tersebut untuk kemudian dilaporkan kepada mahkamah internasional untuk mendapatkan tindakan hukum.

Hukuman yang diberikan juga bervariasi tergantung dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sebagai contoh untuk pelanggarang yang masuk kategori ringan adalah peringatan kepada negara tersebut untuk kembali mematuhi kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya. Hukuman yang berat contohnya adalah dikeluarkannya negara pelanggar tersebut dari PBB dan dikucilkan oleh dunia internasional.

  1. Reciprocity

Reciprocy jika diartikan dalam bahasa indonesia memiliki arti timbal balik. Asas reciprocity ini mewajibkan di international agreement, setiap subjek mendapatkan keuntungan yang setara di dalam asas international agreement yang mereka sepakati. Apabila ditemukan ketidakseimbangan dalam hal keuntungan pada pelaksanaannya maka subjek yang merasa dirugikan berhak memperjuangkannya untuk memperoleh keadilan dan semua subjek lainnya diharuskan mendukung pihak yang dirugikan guna mendapat solusi.

  1. Bonafides

Bonafides jika diartikan ke dalam bahasa indonesia memiliki arti suatu niatan baik. Dengan kata lain asas ini mengharuskan international agreement berdasar suatu itikad atau niatan yang baik dari para subjek di dalam perjanjian. Hal yang dimulai dengan niat baik pada akhirnya nanti juga akan berjalan dan berakhir dengan baik, begitu pula dengan perjanjian ini juga akan berjalan lancar dan memudahkan dalam penyelesaian masalah yang tidak terduga.

  1. Rebuts sic stantibus

Asas rebuts sic stantibus bisa diartikan asas yang memperbolehkan dilakukannya perubahan pada perjanjian namun dengan syarat fundamental. Syarat-syarat fundamental tersebut beberapa diantaranya adalah kesepakatan para subjek, pelanggaran pada perjanjian, tujuan dari perjanjian telah dicapai, dan juga berbagai hal fundamental lainnya.

  1. Courtesy

Asas yang terakhir adalah asas courtesy. Asas courtesy dalam bahasa indonesia bisa diartikan sebagai asas kehormatan sehingga para subjek di dalam perjanjian diharuskan saling menghormati satu sama lain. Hormat dalam hal ini adalah menghormati segala hal dari semua subjek perjanjian asalkan tidak melanggar perjanjian beserta segala aspek turunannya. Asas ini juga berkaitan dengan asas egality right yang membahas tentang persamaan derajat negara anggota perjanjian.

Klasifikasi pada Hukum Perjanjian Internasional

Klasifikasi atau jenis perjanjian internasional yang dilakukan dan dibentuk di dunia ini mempunyai banyak sekali jenis. Hal tersebut tergantung dengan beberapa tinjauan dari aspek yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian tersebut. Beberapa tinjauan tersebut adalah ditinjau berdasarkan subjek yang mengadakan dan juga ditinjau dari berapa jumlah yang membuat perjanjian.

  1. Klasifikasi ditinjau dari pihak yang mengadakan
  2. Perjanjian yang dilakukan antar subjek hukum yang dilakukan selain antar suatu negara, sebagai contoh adalah perjanjian yang dilakukan oleh ACP dan juga MEE.
  3. Pada perjanjian antara negara dengan negara, perjanjian ini merupakan perjanjian yang paling banyak dilakukan dikarenakan negara sendiri merupakan subjek utama hukum internasional.
  4. Perjanjian yang dilakukan antara negara dengan subjek hukum internasional yang lain, misalnya kerjasama suatu negara dengan organisasi tingkat internasional seperti PBB, ASEAN, dan sebagainya.
  5. Klasifikasi yang ditinjau dari jumlah yang membuatnya
  6. Perjanjian bilateral, perjanjian satu ini merupakan perjanjian yang dibuat oleh dua negara guna mengatur hal yang terkait dengan kepentingan kedua pihak seperti hal batas wilayah dan sejenisnya.
  7. Perjanjian multilateral, perjanjian ini merupakan perjanjian yang dibuat dan dibentuk oleh banyak negara di dunia yang bersifat terbuka dimana isi dari perjanjian ini berkaitan dengan kepentingan yang tidak sebatas pada kepentingan subjek pembuat perjanjian melainkan menyangkut semua negara termasuk yang bukan anggota.

Tahap-Tahap Pembuatan Perjanjian Internasional

Suatu perjanjian tidak mungkin dapat terbentuk begitu saja tanpa ada suatu proses atau tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu. Jika perjanjian tidak melalui tahapan tersebut tentu akan menimbulkan banyak masalah ketidakadilan di masa yang akan datang. Hal tersebut untuk segala jenis perjanjian yang ada termasuk juga dengan perjanjian yang dilakukan oleh negara-negara di dunia atau international agreement.

  1. Perundingan

Tahap pembuatan perjanjian internasional yang pertama adalah perundingan. Perundingan merupakan suatu kegiatan membahas dan membicarakan materi perjanjian dan dilakukan oleh delegasi dari negara peserta yang akan dituangkan di dalam isi perjanjian yang disepakati. Penentuan delegasi dari setiap negara tidak memiliki aturan internasional.

Delegasi dari setiap negara harus mempunyai surat kuasa penuh untuk dapat dianggap sah mengikuti perundingan yang dilakukan oleh negara yang menjadi peserta. Akan tetapi terdapat beberapa delegasi yang tidak memerlukan surat tersebut yaitu seorang kepala negara, kepala pemerintahan, Menteri luar negeri suatu negara, dan terakhir kepala perwakilan diplomatik.

Proses perundingan ini dilakukan oleh delegasi dengan bermusyawarah. Setelah melewati perundingan dan mencapai kesepakatan bersama, nantinya hasil ini akan diinformasikan secara resmi. Hal yang perlu diberikan perhatian setelah perjanjian disepakati adalah hal redaksi. Kesalahan dan penyusunan redaksi yang kurang bagus dapat menimbulkan permasalahan dan kesalahan penafsiran.

  1. Penandatanganan

Setelah naskah perjanjian telah sempurna dan tidak ada lagi masalah prinsip dan sebagainya, maka bisa masuk ke tahap selanjutnya dalam pembuatan perjanjian yaitu tahap untuk menetapkan hasil naskah yang telah disepakati menjadi naskah autentik. Cara penetapan autentikasi naskah tersebut tergantung dengan perjanjian yang telah disepakati. Biasanya penetapan ini dilakukan dengan penandatanganan naskah dari delegasi.

Sebenarnya suatu perjanjian dapat terbentuk dan dilaksanakan hanya dengan melalui dua tahap pembentukan ini. Namun, apabila sejak awal telah ditentukan bahwa tahap pembuatan perjanjian ini akan melalui tiga tahap maka setiap peserta delegasi perwakilan negara telah menyetujui dan bersedia melanjutkan ke tahap selanjutnya.

  1. Pengesahan

Tahap yang terakhir adalah tahap pengesahan. Dalam tahap ini, para delegasi menyerahkan naskah perjanjian yang sah kepada pemerintah negaranya. Setelah naskah perjanjian itu diterima oleh pemerintah kemudian apa yang terjadi pada naskah itu merupakan keputusan pemerintah negara tersebut. Apabila naskah tersebut begitu penting bagi peserta maka suatu negara tersebut akan memberikan persetujuan dan mengikatkan diri perjanjian yang disebut dengan ratifikasi.

Secara internasional ratifikasi dapat diartikan sebagai perbuatan suatu negara dalam dunia internasional menyetujui untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian yang sudah ada tanda tangan utusan delegasinya. Hal yang dijadikan dasar pembenaran antara lain adalah suatu negara punya hak meninjau hasil perundingan sebelum melaksanakan hal yang terdapat dalam perjanjian tersebut dan mungkin perlu penyesuaian hukum nasionalnya pada perjanjian tersebut.

Contoh Perjanjian Internasional yang Pernah Dilakukan Indonesia

perjanjian internasional konferensi meja bundar
perjanjian internasional konferensi meja bundar | source : monitor.co.id

Setelah membaca dan memahami istilah istilah perjanjian internasional sebelumnya, tentunya kurang lengkap apabila tidak disertai dengan contoh perjanjian-perjanjian di dunia. Indonesia sendiri sebenarnya telah melakukan banyak sekali perjanjian baik di masa lalu hingga sekarang. Dari mulai perjanjian di saat masa perebutan kemerdekaan hingga setelah merdeka telah banyak perjanjian yang telah disepakati.

Macam-macam perjanjian internasional tersebut ada yang dilaksanakan dengan baik ada juga yang dilanggar oleh salah satu pihak. Terutama pada waktu usaha perebutan kemerdekaan republik Indonesia pihak Belanda sering kali melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan Indonesia, bahkan Belanda sempat melakukan agresi militer di Indonesia.

  1. Renville

Perjanjian renville ini dilakukan di masa upaya Indonesia merebut kemerdekaan dari Belanda. Perjanjian ini cukup fenomenal karena penandatanganannya dilakukan di kapal perang Amerika Serikat. Isi dari perjanjian ini adalah Belanda mengakui 3 wilayah Indonesia yaitu Sumatera, Yogyakarta, dan juga Jawa Tengah.

  1. Linggarjati

Perjanjian yang satu ini merupakan salah satu perjanjian yang paling terkenal. Perjanjian ini merupakan perjanjian dua belah pihak antara Belanda dengan Indonesia. Tempat dilaksanakannya perjanjian ini adalah di istana merdeka dan melahirkan beberapa keputusan penting. Keputusan tersebut adalah Belanda mengakui secara de facto wilayah indonesia yaitu Madura, Sumatera, dan Jawa.

  1. Konferensi meja bundar

Perjanjian berikut ini melibatkan Belanda, Amerika Serikat dan juga Indonesia. Perjanjian ini dilakukan di den Haag, Belanda. Dalam hasil perundingan ini menghasilkan perjanjian yang berisi Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Perjanjian ini diharuskan memenuhi syarat yaitu memiliki keputusan yang menguntungkan kehidupan dunia internasional.

  1. Roem-royen

Perjanjian berikutnya adalah perjanjian Roem-royen yang lagi-lagi melibatkan Belanda dan juga Indonesia. Tempat dilakukannya perjanjian ini adalah di Hotel des indes, Batavia. Hasil yang didapatkan dari perjanjian Roem-royen ini adalah dikembalikannya pusat pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta.

  1. New York

Perjanjian New York ini melibatkan Indonesia, Amerika Serikat, dan juga Belanda. Salah satu isi yang paling penting dari perjanjian ini adalah dikembalikannya Irian barat oleh Belanda kepada Indonesia. Perjanjian ini merupakan salah satu perjanjian yang paling bersejarah dan paling penting dalam sejarah perjalanan negara Republik Indonesia.

  1. Bangkok

Perjanjian ini dilakukan oleh banyak negara diantaranya Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan singapura yang dilaksanakan di Bangkok, Thailand. Tujuan utama dari dilakukannya perjanjian ini adalah untuk membahas penghentian konfontrasi yang terjadi antara negara Malaysia dan juga Indonesia yang waktu itu sedang memanas.

  1. Bongaya

Perjanjian bongaya ini melibatkan antara dua negara yaitu Belanda dan juga Indonesia. Tempat dilaksanakannya perjanjian ini adalah di Bongaya. Diantara semua hal yang dibahas, salah satu yang paling penting adalah tentang menyerahnya Sultan Hasanudin pada pasukan belanda VOC pada waktu itu.

  1. Jepara

Perjanjian yang berikutnya adalah perjanjian Jepara. Perjanjian jepara ini merupakan salah satu perjanjian penting yang dilakukan sepanjang sejarah bangsa Indonesia. Salah satu hal yang menjadi isi dari perjanjian ini adalah dilakukannya penyerahan wilayah jawa khususnya pada pesisir utara jika VOC memenangkan perang melawan trunojoyo.

  1. Giyanti

Perjanjian giyanti ini dilakukan oleh Belanda dan juga Indonesia. Perjanjian ini dilaksanakan di Jawa Tengah. Salah satu hasil dari perjanjian ini adalah pembagian kerajaan mataram menjadi dua bagian. Kedua bagian tersebut adalah Yogyakarta dan juga Surakarta. Perjanjian giyanti dikenal sebagai salah satu perjanjian pentng yang pernah terjadi.

  1. Salatiga

Perjanjian berikutnya adalah perjanjian salatiga. Pihak yang terlibat dalam terbentuknya perjanjian ini adalah Indonesia dan juga Belanda. Salah satu hasil dari perjanjian salatiga adalah pembagian surakarta menjadi dua wilayah. Wilayah tersebut adalah wilayah kasunanan dan juga wilayah mangkunegaran. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia memang sangat sering melakukan perjanjian dengan Belanda.

  1. Teritorial

Perjanjian selanjutnya adalah perjanjian yang dilakukan Indonesia terkait dengan teritorial. Salah satunya adalah perjanjian yang dilakukan Indonesia dengan Singapura pada 25 mei 1973. Hasil dari perjanjian ini salah satunya adalah batasan laut teritorial Indonesia dengan Singapura. Jarak yang begitu dekat antara Indonesia dan Singapura, membuat kedua negara ini sering membuat perjanjian terkait wilayah.

  1. Garis batas

Perjanjian garis batas adalah perjanjian yang dilakukan oleh Indonesia dengan Australia. Dalam perjanjian ini dibahas tentang garis batas antara Indonesia dan juga Australia. Perjanjian ini sendiri mulai diterapkan tepatnya pada tanggal 12 februari 1973. Dengan adanya perjanjian ini, tentu menambah panjang sejarah perjanjian yang dilakukan antara Indonesia dan Australia.

  1. Kewarganegaraan ganda

Perjanjian yang terakhir adalah perjanjian mengenai kewarganegaraan ganda. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan perjanjian ini adalah antara Indonesia dengan China. Perjanjian pembahasan tentang kewarganegaraan ganda ini menjadi salah satu sejarah hubungan internasional yang terjadi antara Indonesia dengan China.

Sebenarnya masih banyak lagi perjanjian-perjanjian yang dilakukan Indonesia baik perjanjian bilateral, multilateral, dan juga perjanjian dengan subjek hukum internasional lain yang ada di asia tenggara ataupun dunia. Dari semua macam perjanjian yang telah dilakukan tersebut haruslah mengutamakan keuntungan bagi kedua belah pihak atau lebih yang melakukan dan membuat perjanjian tersebut.

Hal yang Membuat Perjanjian Internasional Berakhir

Dalam pelaksanaan sebuah international agreement tentu ada beberapa hal yang dapat menyebabkan suatu perjanjian tersebut berakhir atau dibatalkan. Dalam menentukan hal penyebab perjanjian berakhir, dapat ditinjau dari beberapa sumber yang dapat dijadikan acuan. Beberapa sumber tersebut adalah sebagai berikut.

  1. Mochtar Kusuma Atmadja menyatakan suatu perjanjian dinyatakan batal oleh hal berikut ini :

– Telah habisnya masa berlaku perjanjian

– Tujuan perjanjian telah dapat terpenuhi

– Persetujuan dari semua subjek untuk membatalkannya

– Salah satu pihak menghilang

– Dibuatnya perjanjian baru yang menutup perjanjian lama

– Telah memenuhi syarat pembatalan sesuai dengan yang ada di dalam perjanjian

– Salah satu pihak mengakhiri dan semua anggota lain menyetujui

  1. Keputusan konferensi wina 1969 menyatakan suatu perjanjian bisa batal apabila :

– Terjadi pelanggaran pada hukum nasional oleh salah satu pihak

– Terjadi penipuan yang dilakukan kepada pihak-pihak lain

– Terdapat kesalahan dalam proses pembuatan perjanjian

– Tidak sejalan dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam hukum internasional

– Adanya unsur korupsi ataupun penyuapan dalam pelaksanaan perjanjian

Itulah tadi hal yang dapat membatalkan perjanjian yang berasal dari elemen-elemen yang terkait dengan perjanjian yang dibentuk. Akan tetapi ada kondisi dimana suatu perjanjian dapat dibatalkan dengan alasan khusus yang berada di luar mekanisme yang telah disepakati dalam perjanjian yang telah dibuat oleh pihak-pihak tadi.

Persoalan atau kejadian khusus yang dapat membuat suatu perjanjian itu batal adalah dilakukannya pembatalan secara sepihak oleh salah satu pihak atau adanya pengunduran diri dari salah satu pihak. Berikutnya adalah adanya pelanggaran yang dilakukan salah satu pihak terhadap isi perjanjian tersebut. Yang terakhir adalah adanya perubahan yang mendasar pada hal yang terikat dengan perjanjian.