Norma Hukum : Pengertian, Sumber, Sanksi, Jenis, Contoh Dll

5 min read

11. norma hukum

Sebuah masyarakat atau negara harus memiliki sebuah aturan untuk menjaga stabilitas nasional, atau meminimalisir adanya konflik dan masalah lainnya yang merugikan. Salah satu alat atau sarana untuk mengatur perilaku setiap individu dalam bermasyarakat inilah yang disebut norma hukum. Semua orang harus menaatinya jika tidak maka mendapatkan sanksi.

Norma hukum pasti selalu ada di semua negara dengan sekelompok masyarakat, termasuk hukum yang berkaitan secara universal, legal, lokal, dan hukum adat. Namun, norma hukum cenderung lebih dipahami sebagai aturan yang mengikat dan sedikit memaksa warga negara. Dengan harapan kehidupan berbangsa dan bernegara bisa lebih aman, tertib, dan tenteram.

Pada artikel Jurnal Manajemen kali ini akan mengupas mengenai norma hukum dan juga contoh-contohnya. Berikut penjelasannya :

 

Baca Juga : Macam Macam Norma : Pengertian, Sanksi, Contoh, Dll

 

Apa Itu Norma Hukum ?

Secara umum Norma Hukum dipahami sebagai aturan sosial atau sebuah instrumen yang mengatur segala perilaku tiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Aturan dalam norma ini secara legal dibuat dan ditentukan oleh suatu lembaga tertentu dan harus diketahui masyarakat umum. Hal tersebut aan diberlakukan di suatu negara yang menganut demokrasi.

Meskipun norma hukum memang digunakan untuk mengatur seluruh kehidupan sosial masyarakat secara umum dalam berbangsa dan bernegara. Aturan tersebut tidak dapat memasuki urusan lebih dalam khususnya yang diterapkan di adat atau suku di kelompok masyarakat.

Anda harus tahu bahwa norma hukum berbeda dengan norma sosial karena keduanya dibentuk, diatur, dan diterapkan secara berbeda. Norma hukum lebih berlaku secara formal dan tertulis dalam suatu kelompok masyarakat. Sementara Norma Sosial bahkan bisa diberlakukan secara tidak tertulis dalam kelompok masyarakat yang unitnya lebih kecil seperti kelompok adat.

Sumber Norma Hukum

Sumber dari norma hukum dapat dipahami sebagai asal usul dari mana aturan tersebut dibuat dan oleh siapa. Bentuk norma hukum di sebuah negara tentu berbeda-beda, seperti di Indonesia yang memiliki aturan yang bersumber dari nilai dan norma Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Dari sumber dasar tersebut dapat dibuat peraturan resmi lainnya secara tertulis.

Semua sumber hukum yang berasal dari turunan undang-undang dasar maupun Pancasila dibuat oleh lembaga resmi yang berwenang di suatu negara. Sumber hukum tersebut kemudian terbagi lagi menjadai beberapa kategori karena disesuaikan dengan jenis-jenis hukum dan sanksinya.

Umumnya sumber hukum berisi tentang aturan segala perilaku individu dan semua kalangan masyarakat tak terkecuali selama menjalankan kehidupan bernegara yang tertib dan teratur. Beberapa contohnya seperti aturan tentang rambu lalu lintas beserta pelanggarannya. Aturan berkaitan dengan pelanggaran perilaku baik, atau melakukan kejahatan dengan kadar tertentu.

Sanksi Norma Hukum

Jika norma hukum dilanggar dengan berbagai perbuatan menyimpang tertentu, maka terdapat sanksi yang harus dijalani oleh si pelaku. Karena norma ini sifatnya adalah memaksa semua individu dalam suatu masyarakat untuk tunduk. Tujuannya agar tercipta sebuah kehidupan bermasyarakat yang tertata, tentram, dan sejahtera.

Semua orang yang pernah melanggar hukum maka pasti dijatuhi sanksi berdasarkan kadar beratnya pelanggaran yang dilakukan. Perilaku tersebut masih harus dikategorikan berdasarkan tiga jenis sanksi, yakni sanksi hukum perdata ataukah hukum pidana, serta administrasi.

Keputusan sanksi pada jenis hukum pidana akan memberatkan si pelaku dengan vonis berupa penjara, hukuman mati, atau lainnya sesuai dengan sesuai dengan aturan dalam kitab UU Hukum Pidana. Sedangkan sanksi perdata sifatnya lebih pada keputusan dari hakim kepada si pelaku untuk melakukan berbagai kewajibannya.

Sanksi administrasi tentu sudah jelas yakni berupa keputusan kepada si pelaku untuk membayar denda dengan sejumlah nominal tertentu. Umumnya denda akan diberikan sesuai dengan aturan pada PP Nomor 28 Tahun 2008. Terdapat pembekuan atau bahkan pencaputan izin, serta berbagai tindakan secara administratif lainnya.

Jenis-Jenis Norma Hukum

Norma hukum juga memiliki beragam jenis yang diterapkan sesuai dengan kategori perilaku yang memerlukan aturan secara tertulis. Anda tentu mengenal bahwa jenis hukum yang seringkali terekspos adalah hukum pidana. Secara umum jenis norma hukum terbagi menjadi tiga kategori sesuai dengan yang telah diberlakukan selama ini seperti pada poin berikut ini.

1. Hukum Pidana

Jenis norma hukum satu ini memang lebih sering terdengar di telinga khalayak dibandingkan jenis lainnya karena memang aturan pada hukum tersebutlah yang paling sering dilanggar. Hukup pidana merupakan jenis hukum yang berbagai aturannya mencakup segala aktivitas atau tindakan kriminal, kejahatan, dan pelanggaran lainnya yang ringan hingga berat.

Sumber hukum yang mengatur segala perilaku yang diatur secara pidana tertulis dalam kitab undang-undang hukum pidana, atau yang biasa dikenal KUHP. Segala sanksi yang diberikan kepada para pelaku pelanggaran seluruhnya akan dipertimbangkan sesuai dengan berbagai pasal dalam undang-undang tersebut.

2. Hukum Perdata

Pada jenis hukum perdata segala aturan dalam kitabnya menyangkut segala hal berkaitan dengan wewenang dan hak atas harta benda. Seperti persoalan tentang sengketa tanah yang menyangkut hubungan antara individu satu dengan lainnya yang bersengketa. Hukum perdata juga terbagi menjadi dua kategori yakni hukup publik dan hukum privat.

Hukum perdata juga memiliki sanksi yang beragam sesuai dengan kadar perilaku atau pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Namun, persoalan seperti sengketa tanah atau konflik yang sifatnya lebih bertujuan pada kepemilikan harta benda yang legal dan sah. Sanksinya bisa berupa kesepakatan, denda, kehilangan lahan, dan sebagainya.

3. Hukum Acara

Jenis hukum yang cukup jarang dikenal yakni hukum acara yang aturannya berisi tentang segala hal berupa penuntutan sekaligus pemeriksaan. Hal tersebut bertujuan dengan pemberian keputusan perkara pada berbagai kategori jenis hukum lainnya. Inilah sebagai jenis hukum awal yang nantinya membagi kategori jenis hukum menjadi pidana dan perdata.

Beberapa jenis norma hukum tersebut ada yang sifatnya tertulis dan tidak tertulis, dan Anda pun mengetahui istilah kedua sifat tersebut. Tertulis artinya sebuah aturan tersebut sengaja ditulis berdasarkan kesepakatan bersama mengatur segala perilaku secara legal. Aturan dijelaskan dan diperinci lebih dalam di sebuah tulisan beserta isi sanksi dan pelanggarannya

Sementara norma hukum yang tidak tertulis sifatnya lebih memaksa dan tidak terlalu mengikat. Norma seperti ini berhubungan dengan segala perilaku yang ada dalam sebuah kelompok masyarakat dengan unit lebih kecil lagi. Norma jenis ini juga memiliki sanksi dan pelanggaran, meskipun tidak tertulis semua orang diharuskan untuk mematuhi aturannya.

Artikel Terkait
Norma Kesusilaan
Norma Kesopanan
Norma Agama

Pelanggaran Norma Hukum

Seperti yang sedikit disebutkan pada beberapa paragraf sebelumnya, bahwa sifat norma hukum memaksa sehingga terbagi menjadi dua kategori yakni imperatif dan fakultatif. Dari kedua sifat tersebut memperkuat bahwa norma hukum bersifat mengikat sekaligus memaksa. Imperatif bermaksud mengikat, sedangkan fakultatif lebih lunak namun tetap harus dipatuhi.

Pemberian sanksi kepada semua individu yang telah melakukan pelanggaran pada norma hukum tidak boleh serta merta dijatuhkan. Masih ada banyak tahap atau proses untuk merundingkan dan mempertimbangkan segala sanksi yang paling sesuai. Pelanggaran pun bisa dilakukan oleh semua kalangan masyarakat tanpa ada pengecualian.

Begitupun dengan penjatuhan sanksi yang harus diberikan secara adil menyasar kepada semua kalangan, termasuk aparatur pemerintah, atau bagian dari instrumen negara. Karena norma hukum tujuannya memang dibuat untuk menertibkan semua perilaku menyimpang tanpa membedakan berbagai golongan berdasarkan strata atau kelompok tertentu.

Contoh Norma Hukum

Selama mempelajari beragam jenis dan pengertian norma hukum, Anda juga perlu mengetahui contohnya yang lebih sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Sifatnya yang cukup resmi membuat norma hukum lebih dipatuhi dan dipahami daripada norma lainnya. Namun, beberapa orang juga masih kurang memahami beberapa hal berkaitan dengan contohnya secara detail.

Berikut adalah berbagai contoh norma hukum yang selama ini berlaku di negara Indonesia, beserta contoh pelanggarannya yang seringkali terjadi. Perhatikan dengan cermat agar Anda dapat mengetahui dengan baik jika ada seseorang yang melanggar atau tidak mematuhi norma tersebut.

Contoh Penerapan di Indonesia

  1. Contohnya seperti seluruh pasal tentang pidana yang tertulis dalam kitab undang-undang hukum pidana. Misalnya pada pasal 362 KUHP yang di dalamnya membahas tentang aturan tindakan kriminal berupa pencurian yang tergolong sebagai tindak pidana. Hukuman atau sanksi yang diberikan kepada si pelaku berupa penjara maksimal selama 5 tahun. Atau berupa denda dengan jumlah nominal maksimal sebanyak 60 juta rupiah.
  1. Misalnya pada Undang-Undang Nomor 22 Pada Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Tepatnya Di Pasal 51. Di dalamnya mengatur tentang pemberhentian kepala daerah oleh presiden berdasarkan atau lewat putusan DPRD jika telah terbukti bertindak kriminal. Hukuman yang diberikan berupa penjara selama 5 tahun dan bisa lebih atau hukuman mati.
  2. Contoh selanjutnya berasal dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang berkaitan dengan perilaku tindak pidana pencucian uang. Semua pelaku yang melanggar aturan ini akan dijatuhi ancaman hukuman berupa penjara maupun denda. Kemudian berkaitan dengan para pelapornya yang juga akan diberikan segala perlindungan.
  3. Contoh yang lebih sederhana dan seringkali dilakukan atau dilanggar oleh masyarakat, seperti berkendara dengan aman dan nyaman. Memakai segala perlengkapan tanpa ada yang tertinggal. Mematuhi segala aturan lalu lintas ketika berkendara, dan bagi siapa yang melanggarnya akan ditilang.
  4. Norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat di unit terkecil seperti peraturan yang diterapkan di setiap RT untuk meminta kartu identitas pengunjung lebih 24 jam. Itu diberlakukan oleh semua orang yang mengunjungi rumah kerabat, teman, atau rekan.

Semua informasi di atas sangat penting untuk Anda jadikan sebagai penambah wawasan pengetahuan tentang kehidupan bermasyarakat. Apalagi norma hukum sebenarnya selalu mengikat dan mengatur segala aktivitas sehari-hari saat menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Penilaian warga negara yang baik pun berdasarkan capaian keteraturan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *