Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) di Indonesia Terpercaya

6 min read

lembaga keuangan bukan bank

Setelah membahas mengenai Lembaga Keuangan, pasti banyak yang bertanya mengapa terdapat lembaga keuangan bukan bank atau disingkat dengan LKBB ? Padahal lembaga keuangan sangat identik dengan yang namanya perbankan.

Secara umum lembaga keuangan memang memiliki tugas untuk menyimpan dan menyalurkan dana dari masyarakat yang surplus dana kepada yang defisit dana. Selain itu juga disalurkan pada kegiatan ekonomi yang menghasilkan melalui perantara para Pelaku Ekonomi.

Sekilas semua itu ada di lembaga keuangan berbasis perbankan. Padahal di masyarakat terdapat layanan pinjaman dana non bank atau pinjaman bukan bank.

Lalu dimana lembaga keuangan non bank berada ?  dan apa perbedaan bank dan lembaga keuangan bukan bank ?

Pada artikel Jurnal Manajemen kali ini akna membahas secara lengkap mengenai lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Pembahasan disajikan secara sistematis mulai dari definisi, dasar hukum, tujuan & fungsi, prinsip, bentuk lembaga hingga contoh lembaga keuangan bukan bank.

Pengertian Lembaga Keuangan Bukan Bank

“Apa yang dimaksud dengan lembaga keuangan bukan bank ?”

Definisi lembaga keuangan bukan bank atau disingkat dengan LKBB sudah dijabarkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-38/MK/IV/1972.

Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah suatu instansi atau badan yang menjalankan aktivitas di sektor keuangan baik secara langsung ataupun tidak dengan cara mengumpulkan/menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan Surat-Surat Berharga.

Seperti halnya lembaga keuangan bank maka LKBB ini juga menyalurkan dana terhimpun dalam pembiayaan di berbagai hal seperti pembangunan, investasi, kredit, dll.

Dasar Hukum Lembaga Keuangan Bukan Bank

Sejarah lembaga keuangan bukan bank atau lembaga keuangan non bank dimulai sejak tahun 1972. Perkembangan ini seiring dengan Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-792/MK/IV/12/1970 pada tanggal 7 Desember 1970 mengenai Lembaga Keuangan.

Seiring berjalannya waktu keputusan tersebut mengalami perubahan dan penambahan pada Keputusan Menteri Keuangan No. 562/KMK.011/1982 pada tanggal 1 September 1982 tentang Perubahan dan Tambahan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-38/MK/IV/1972 tanggal 18 Januari 1972.

Setelah itu terdapat perubahan kembali pada Keputusan Menteri Keuangan No.280/KMK.01/1989 tentang pengawasan dan pembinaan lembaga keuangan bukan bank beserta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang yang dikerjakan.

Tujuan Lembaga Keuangan Bukan Bank

Secara umum lembaga keuangan non bank ini bertujuan untuk mendorong perkembangan perekonomian khususnya di pasar modal. Selain itu LKBB ini bertujuan memberikan bantuan berupa modal bagi badan usaha dan juga perekonomian daerah khususnya pada golongan ekonomi rendah.

Fungsi Lembaga Keuangan Bukan Bank

Tujuan dari lembaga keuangan bukan bank di turunkan menjadi fungsi-fungsi dimana fungsi lembaga keuangan bukan bank diantaranya :

  • Mengumpulkan dana masyarakat yang diiringi dengan diterbitkannya surat-surat berharga yang nantinya akan disalurkan kembali untuk pembiayaan atau pemberian modal bagi pihak yang memerlukan (individu/bdaan usaha/perusahaan).
  • Sebagai solusi bagi masyarakat dalam penyediaan pinjaman modal dalam bentuk kredit agar tidak terjerat dalam sistem hutang rentenir dengan bunga tinggi.
  • Membantu program pemerintah khususnya lembaga keuangan bank dalam rangka mendorong pembangunan di berbagai sektor khususnya pada sektor ekonomi dan keuangan.
  • Merangsang keikutsertaan modal dari pihak swasta dan mengembangkan sumber-sumber pembiayaan bagi aktivitas usaha.
  • Mendorong pembangunan di bidang industri dan perekonomian melalui keberadaan pasar modal.

Prinsip Lembaga Keuangan Bukan Bank

Sebagai lembaga keuangan yang berbadan hukum tentu saja lembaga keuangan bukan bank memiliki  prinsip-prinsip yang harus dipegang. Setidaknya prinsip-prinsip tersebut adalah :

  1. Selalu memberi laporan akan transaksi keuangan yang dirasa mencurigakan. Contohnya adalah money laundry atau untuk tindakan kriminal.
  2. Mendata dan mengetahui latar belakang nasabah (identitas, sumber pendapatan, rekening, dan sejarah transaksi).

Bentuk Lembaga Keuangan Bukan Bank

Lembaga keuangan bukan bank yang beroperasi di Indonesia memiliki 3 bentuk usaha. 3 Bentuk usaha lembaga keuangan bukan bank diantaranya :

  1. Memiliki badan hukum Indonesia yang berarti didirikan dan dikelola oleh warga negara Indonesia.
  2. Berbadan hukum Asing atau berjalan sebagai perwakilan luar negeri atau yang beroperasi di luar negeri.
  3. Berdiri dengan badan hukum Indonesia dan bekerjasama dengan badan hukum asing.

Kegiatan Lembaga Keuangan Bukan Bank

Meski memiliki bentuk yang berbeda dengan lembaga keuangan bank namun Lembaga Keuangan Bukan Bank sangat berperan penting dalam menjalankan roda perekonomian nasional. Di Indonesia kehadiran lembaga keuangan bukan bank ini sangat mendorong laku perekonomian dengan berbagai kegiatan usahanya.

Terdapat berbagai aktivitas atau kegiatan yang dijalankan oleh LKBB di Indonesia diantaranya :

  • Menghimpun dana masyarakat sekaligus menerbitkan surat-surat berharga sebagai jaminannya.
  • Melayani jasa pinjaman berbasis kredit kepada masyarakat baik individu, perusahaan, maupun pemerintah dengan jangka waktu tertentu. Ini juga disebut dengan pinjaman non bank.
  • Memiliki peran sebagai perantara bagi perusahaan yang berada di Indonesia dan juga berperan sebagai badan hukum pemerintah untuk pengadaan pinjaman kredit di dalam negeri maupun di luar negeri.
  • Mengikutsertakan modal dari perusahaan-perusahaan dan menjual sahamnya di pasar modal.
  • Menjadi penyedia jasa ataupun penyedia tenaga ahli bagi perusahaan khususnya di sektor keuangan.
  • Menjalankan berbagai program di sektor keuangan di bawah perizinan dari Kementerian Keuangan RI.

Jenis Jenis Lembaga Keuangan Bukan Bank

“Sebutkan lembaga keuangan bukan bank ?”

Pertanyaan seperti di atas pastilah terniang setelah memahami mengenai dasar-dasar LKBB atau lembaga keuangan bukan bank.

Terdapat berbagai macam jenis lembaga keuangan bukan bank. Setiap lembaga memiliki ciri khas dan tugasnya masing-masing. Setidaknya di Indonesia ada 7 lembaga keuangan bukan bank yang diantaranya :

  1. Asuransi
  2. Pegadaian
  3. Koperasi Simpan Pinjam
  4. Leasing
  5. Pasar Modal
  6. Perusahaan Dana Pensiun
  7. Fintech

Secara sederhana dari informasi di atas kita bisa menyimpulkan bahwa yang tidak termasuk lembaga keuangan bukan bank adalah semua lembaga keuangan yang masuk pada sektor perbankan (Bank Sentral, Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat).

Asuransi

Tentunya kita sudah tidak asing dengan yang namanya perusahaan asuransi. Perusahaan Asuransi merupakan lembaga yang menghimpun dana dari nasabahnya dan memberikan jaminan ganti rugi apabila terjadi suatu musibah. Dengan kata lain bertujuan untuk melindungi nasabahnya dari resiko kerugian yang lebih besar.

Penghimpunan dana tersebut biasanya disebut dengan penarikan premi asuransi.

Pada Undang-Undang No.2 Tahun 1992 asuransi disimpulkan sebagai perjanjian antara kedua belah pihak dimana pihak penanggung mengaitkan diri pada pihak yang tertanggung dengan memperoleh premi asuransi dengan tujuan untuk memberi pergantian kepada pihak tertanggung yang dikarenakan kerusakan, kerugian, atau kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan ataupun tanggung jawab hukum pada pihak ke-3 yang kemungkinan akan diderita oleh pihak tertanggung dikarenakan peristiwa tertentu yang tidak pasti, dan juga memberi pembayaran yang disebabkan karena kehilangan nyawa.

Pada intinya asuransi memiliki tugas atau tujuan untuk mengelola keuangan individu atau perusahaan dan menyalurkannya ketika nasabah asuransi memerlukan saat terjadi resiko.

Beberapa jenis asuransi diantaranya seperti Asuransi Kesehatan, Asuransi Jiwa, Asuransi Pendidikan, Asuransi Kendaraan, Asuransi Kepemilikan rumah dan bangunan, Asuransi Syariah dan asuransi bisnis.

Adapun perusahaan yang sering kita dengan terkait dengan asuransi seperti prudential, bumiputera, allianz, car, Sinar Mas dan lain sebagainya.

Pegadaian

Perusahaan Umum Pegadaian merupakan perusahaan milik pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tugas pegadaian sendiri secara umum beraktivitas menyalurkan kredit kepada masyarakat dengan menggunakan dasar hukum “Gadai”. Dasar hukum ini digunakan untuk menghindari masyarakat terkena pinjaman dengan bunga yang tinggi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-39/MK6/1/1971, Tugas Utama dari Perusahaan Umum Pegadaian diantaranya :

  • Membina dan merawat perekonomian masyarakat kecil seperti pedagang kecil, pegawai, petani, nelayan, industri kecil dengan memberikan layanan kredit berdasarkan hukum gadai. Pada umumnya nasabah menggunakannya untuk keperluan konsumtif.
  • Berkontribusi dalam membina dan memberikan sistem perkreditan yang lebih luas dan lebih baik.
  • Memberi kredit yang bernilai manfaat pada masyarakat ekonomi rendah.
  • Melakukan langkah riil dalam mencegah praktik peminjaman bunga tinggi yang ilegal dan sejenisnya.

Atas asa tujuan dan tugas pegadaian di atas maka saat ini bisa dibilang pegadaian cukup populer di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Alasan ini didasarkan karena proses pencairan dana yang cukup mudah dibandingkan dengan lembaga keuangan non bank yang lain.

Beberapa produk jasa layanan yang ditawarkan pegadaian antara lain :

  • Jasa Gadai Konvensional
  • Gadai Syariah
  • Tabungan Emas dan Gadai Emas
  • Layanan Penaksiran dan Sertifikasi Logam Mulia
  • Penitipan barang berharga

Koperasi Simpan Pinjam

Lembaga keuangan bukan bank yang satu ini sedikit berbeda. Koperasi merupakan LKBB yang berbadan hukum koperasi. Lembaga Koperasi berada langsung di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM bukan pada Kementerian Keuangan.

Prinsip koperasi seperti yang telah banyak diketahui sesuai dengan UU No.17 Tahun 2012 bersifat gotong royong dan kekeluargaan untuk saling membantu antar sesama anggota demi mewujudkan kesejahteraan bersama.

Sumber dari dana yang dihimpun oleh koperasi simpan pinjam merupakan simpanan pokok (yang dibayarkan saat pertama kali menjadi anggota), simpanan wajib, simpanan sukarela, bantuan dari pemerintah, hibah, cadangan kas, dan pinjaman.

Secara teknis jika melakukan pinjaman di koperasi biasanya bunganya lebih terjangkau dan syaratnya lebih mudah apabila dibandingkan dengan lembaga keuangan seperti bank.

Selain itu setiap akhir tahun anggota akan memperoleh SHU sesuai dengan perannya pada koperasi tersebut. Tentu saja kita harus memilih koperasi yang bonafid karena pada koperasi yang bereputasi baik terdapat pengurus dan pengawas yang ditunjuk saat rapat anggota.

Leasing

Perusahaan leasing atau Multifinance disebut juga dengan perusahaan sewa guna. Leasing merupakan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang bergerak di bidang keuangan dengan memberi layanan pinjaman pembiayaan pada barang modal kepada individu atau perusahaan yang memerlukan.

Pembiayaan menggunakan sistem kontrak dan sebelum pinjaman lunas maka hak barang masih berada di tangan penjual. Meski demikian, saat kontrak di setujui maka kegunaan barang yang dibeli dapat dimanfaatkan oleh pembeli.

Di Indonesia sendiri perusahaan leasing sangat banyak, diantaranya yang populer adalah :

  • Wahana Ottomitra Multiartha (WOM)
  • BCA Finance
  • Federal International Finance (FIF)
  • Sinarmas Multifinance
  • CS Finance
  • Adira Finance
  • Astra Credit Companies
  • BFI Finance
  • Summit OTO Finance
  • Indomobil Finance Indonesia

Biasanya banyak masyarakat Indonesia khususnya maysarakat menengah ke bawah menggunakan jasa leasing ini untuk membeli kendaraan bermotor. Walaupun kegunaannya tidak hanya untuk hal tersebut.

Pasar Modal

Nama lain pasar modal juga dikenal sebagai bursa efek. Pasar modal merupakan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang menjadi tempat untuk memperjual belika surat-surat berharga. Penghimpunan dana untuk surat-surat berharga tersebut biasanya digunakan untuk biaya pembangunan proyek dalam jangka panjang.

Pasar modal di Indonesia disebut dengan Bursa Efek Indonesia (BEI). Lokasi BEI berada di Sudirman, Jakarta.

Adapun surat berharga yang menjadi alat transaksi di pasar modal seperti Obligasi, Saham, Equitas, dan macam surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh perusahaan pemerintah ataupun swasta.

Perusahaan Dana Pensiun

Lembaga Keuangan Bukan Bank yang menyediakan pelayanan tabungan pensiun sebagai jaminan hari tua. Dana pensiun dihimpun dan diperoleh dari potongan dari presentase upah/gaji yang diperoleh pegawai pada setiap bulannya. Kemudian dana tersebut dikembalikan saat pegawai sudah memasuki masa pensiun atau saat sudah tidak bekerja.

Tujuan dari dana pensiun ini memang sebagai tabungan jangka panjang. Terdapat fungsi tertentu dari dana pensiun diantaranya :

  1. Tabungan : Dana pensiun merupakan tabungan jangka panjang sehingga walaupun dipotong dari gaji namun sebenarnya dana tersebut masih tetap utuh dan akan diperoleh di masa mendatang.
  2. Asuransi : Memberi jaminan pada pegawai untuk meminimalisir resiko apabila terjadi sesuatu pada masa kerja seperti musibah kecelakaan atau sakit.

Program yang ditawarkan oleh perusahaan dana pensiun sangat beragam. Diantaranya :

  • Jaminan Hari Tua (JHT)
  • Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)
  • Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)
  • Tabungan dan Asuransi Pensiun

Adapun perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan dana pensiun seperti :

  • Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)
  • Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)
  • Taspen
  • BPJS Ketenagakerjaan
  • Asabri

 Fintech

Nah inilah yang sedang hangat diperbincangkan “Fintech” atau Financial Technology”. Fintech masuk dalam kategori lembaga keuangan bukan bank karena beberapa fintech menawarkan jasa penghimpunan dan penyaluran dana seperti perbankan hanya saja dilakukan secara online.

Dibandingkan dengan lembaga keuangan lain seperti bank, aplikasi atau platform yang digunakan fintech memberi lebih banyak kemudahan. Sebagai contoh pada layanan pembiayaan atau pinjaman. Proses yang dilakukan jauh lebih mudah dan cenderung tanpa agunan.

Akan tetapi kita tetap harus berhati-hati karena selain bunga pengembalian yang ditawarkan jauh lebih tinggi terdapat fintech di Indonesia yang tidak berada di bawah pengawsan OJK. Sehingga hal ini menimbulkan cara-cara yang kurang etis saat pelaksanaan kegiatannya.

Demikian artikel yang membahas mengenai Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Semoga artikel ini bermanfaat dan terus update informasi terkini di Jurnal Manajemen.