Jenis Jenis Pajak di Indonesia dan Contohnya [TERLENGKAP]

7 min read

jenis jenis pajak

Sebagai warga negara Indonesia yang baik, jangan sampai Anda malas untuk membayar pajak. Hal tersebut karena pajak banyak memberikan manfaat bagi Anda walaupun tidak secara langsung imbalan tersebut Anda terima. Pajak yang Anda bayarkan biasanya terbagi menjadi beberapa jenis. Jenis Jenis Pajak tersebut pun begitu beragam. Sudahkah Anda mengetahuinya?

Jika Anda belum mengetahui apa saja jenis jenis pajak tersebut, maka ada baiknya Anda menyimak informasi Jurnal Manajemen berikut :

Pengertian Pajak

Sebelum mengetahui apa saja jenis jenis pajak, maka ada baiknya Anda menyimak terlebih dahulu apa itu pengertian pajak. Sejatinya, pajak merupakan suatu bentuk pungutan wajib yang dibayarkan oleh rakyat bagi negara serta akan digunakan untuk kepentingan pemerintah serta masyarakat umum.

Pajak juga dapat dimaknai sebagai suatu bentuk kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh seseorang atau badan usaha yang mempunyai sifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Adapun imbalan dari pajak tidak dapat dirasakan secara langsung melainkan digunakan oleh negara untuk kepentingan bersama khususnya bagi kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan sumber utama dari penerimaan negara seperti halnya dalam perekonomian rumah tangga atau suatu keluarga, yang mana memerlukan sumber-sumber penerimaan. Ketika Anda membayar pajak, maka Anda terbilang ikut andil dalam upaya pembangunan baik itu terkait fasilitas pendidikan, kesehatan hingga persoalan infrastruktur negara Indonesia.

 

Baca Juga : Fungsi Pajak : Pengertian dan Penjelasan Disertai Contoh

 

Pentingnya Membayar Pajak

Sebagai warga negara yang baik, Anda tentu tahu kewajiban Anda untuk membayar pajak dan hal tersebut berlaku bagi Anda yang telah memiliki kriteria wajib pajak. Membayar pajak merupakan hal yang penting Anda lakukan. Adapun alasan pentingnya membayar pajak di antaranya ialah sebagai berikut.

1. Pajak adalah sumber utama penerimaan negara

Tahukah Anda bahwa pajak merupakan sumber utama dari penerimaan negara. Bahkan, menurut kalkulasi yang ada bahwa pajak menyumbangkan sekitar 70% dari keseluruhan penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara akan kesulitan untuk direalisasikan. Jadi, pajak terhitung penting bukan hanya di negara Indonesia saja.

Pajak digunakan untuk pembiayaan pembangunan fasilitas publik serta infrastruktur yang ada di negara tersebut. Adapun pembangunan yang dibiayai oleh pajak di antaranya pembangunan jembatan, jalan, sekolah, rumah sakit, puskesmas hingga kantor polisi.

Kemudian untuk pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh pajak di antaranya biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak, pembangunan fasilitas publik hingga gaji pegawai negeri. Dengan aneka manfaat yang diberikan oleh pajak tersebut, tentu Anda harus membayar pajak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Intinya, pajak merupakan ujung tombak pembangunan pada sebuah negara. Jadi, sudah sepatutnya Anda segera membayar pajak. Jangan menunda-nunda lagi demi pembangunan Indonesia yang lebih baik.

2. Pajak merupakan instrumen untuk mengurangi kesenjangan

Alasan berikutnya mengapa pajak penting ialah untuk dijadikan instrumen guna mengurangi kesenjangan. Pajak bisa menekan kesenjangan sosial khususnya bagi daerah-daerah luar pulau Jawa. Adapun pajak yang dimaksud ialah pajak progresif.

Pajak tersebut dapat ditransfer sebagai realisasi pembangunan seperti halnya fasilitas kesehatan, pendidikan hingga urusan infrastruktur bagi daerah-daerah terpencil. Dengan demikian, pembangunan suatu negara dapat merata hingga ke pelosok-pelosok nan jauh disana.

Sebagai contoh kesuksesan pajak progresif ialah pungutan pajak yang dilakukan oleh negara Irlandia. Di negara Irlandia redistribusi pajak pendapatan sangat baik. Pendapatan masyarakat berpenghasilan tinggi ditransfer dalam bentuk pajak kepada masyarakat dengan penghasilan rendah.

Jenis jenis pajak

Bagi Anda yang tengah bingung dengan pertanyaan seputar sebutkan jenis jenis pajak maka ada baiknya untuk menyimak jenis jenis pajak berikut secara global. Secara global atau umum jenis jenis pajak terbagi menjadi tiga jenis. Adapun macam-macam pajak tersebut di antaranya ialah sebagai berikut :

  1. Pajak Langsung dan Tidak Langsung
  2. Pajak Subjektif dan Objektif
  3. Pajak Pusat dan Daerah

Penjelasan mengenai jenis pajak diatas dapat disimak lebih lanjut pada keterangan di bawah ini :

1. Pajak langsung dan pajak tidak langsung

Jenis pajak langsung dan pajak tidak langsung merupakan jenis pajak yang kelompokkan berdasarkan cara pemungutannya. Pajak langsung sejatinya merupakan pajak yang bebannya ditanggung secara pribadi oleh wajib pajak itu sendiri dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

Adapun pajak tidak langsung merupakan pajak yang mana bebannya bisa dialihkan kepada pihak lainnya karena jenis pajak tidak langsung tersebut merupakan jenis pajak yang tidak memiliki surat ketetapan pajak.

2. Pajak subjektif dan pajak objektif

Jenis pajak objektif dan pajak subjektif merupakan jenis pajak yang dikelompokkan berdasarkan sifatnya. Pajak subjektif merupakan jenis pajak yang mana berpangkal pada subjeknya. Bertolak dari itu, pajak objektif merupakan pajak yang mana berpangkal kepada objeknya.

Adapun contoh dari jenis pajak menurut sifatnya di antaranya yakni pajak subjektif berupa Pajak Penghasilan (PPh), sedangkan contoh dari pajak objektif ialah Pajak Pertambahan Nilai (PPn).

3. Pajak pusat dan pajak daerah

Jenis pajak pusat dan pajak daerah merupakan jenis pajak yang dikelompokkan berdasarkan pada lembaga atau pihak yang berwenang melakukan pemungutan terhadapnya. Pajak pusat emrupakan jenis pajak yang dipungut maupun dikelola oleh pemerintah pusat yang mana dalam hal ini ialah Direktorat Jendral Pajak, Kementerian Keuangan Repbulik Indonesia.

Pajak daerah ialah jenis pajak yang dipungut serta dikelola oleh pemerintah daerah baik pada tingkat provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota.

Yang tergolong ke dalam jenis pajak pusat di antaranya ialah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPaBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Materai.

Adapun yang tergolong ke dalam jenis jenis pajak daerah di antaranya ialah jenis pajak provinsi (Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau BBNKB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor atau PBBKB, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok) dan jenis pajak kota atau kabupaten (Pajak hotel, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, sarang burung wallet dan lainnya.

Jenis jenis pajak di Indonesia                              

Di negara Indonesia sendiri, pajak terdiri atas dua jenis yakni pajak pusat dan pajak daerah. Adapun informasi terkait jenis jenis pajak dan contohnya yakni khsususnya pajak pusat dan pajak daerah yang ada di Indonesia di antaranya ialah sebagai berikut :

Pajak Pusat Pajak Daerah
Pajak Penghasilan (PPh) Pajak Kendaraan Bermotor
Bea Materai Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Pajak Air Permukaan
Pajak Rokok
Pajak Kabupaten atau Kota

1. Pajak pusat

Pajak pusat merupakan salah satu dari jenis- jenis pajak yang ada di negara Indonesia, yang mana pengelolaan dari pajak tersebut dilakukan langsung oleh pemerintah pusat tepatnya yaitu Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Adapun contoh pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat tersebut di antaranya ialah sebagai berikut.

a. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah suatu jenis pajak yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia bagi perseorangan maupun badan usaha atas adanya penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak.

Adapun yang termasuk ke dalam jenis jenis pajak Penghasilan atau jenis pajak PPh tersebut di antaranya keuntungan suatu jenis usaha, adanya gaji, pemerolehan hadiah dan sebagainya. Secara rinci objek dari Pajak Penghasilan (PPh) tersebut di antaranya ialah sebagai berikut.

  • Perseorangan

Objek kena Pajak Penghasilan (PPh) yang pertama ialah perseorangan, orang pribadi atau warisan yang mana belum terbagi sebagai satu kesatuan.

  • Badan usaha

Objek kena Pajak Penghasilan (PPh) berikutnya ialah suatu badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), BUMN, BUMD, persekutuan lainnya, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan, koperasi, organisasi sejenis, lembaga dana pensiun hingga bentuk-bentuk badan usaha yan lain.

  • Badan usaha tetap

Objek kena Pajak Penghasilan (PPh) selanjutnya ialah badan usaha tetap yang mana tidak bertempat tinggal di Indonesia atau tinggal di Indonesia sekurang-kurangnya 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

  • Pajak Pertambahan Nilai (PPn)

Pajak Pertambahan Nilai (PPn) adalah suatu jenis pajak pusat yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai baik dari barang maupun jasa dalam hal perederannya atau Distribusinya dari produsen ke konsumen. Adapun mekanisme pemungutan, pembayaran serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) ada pada pihak produsen yang dikenal sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Seperti halnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn) juga memiliki objek pajak yang mana di antaranya ialah sebagai berikut.

# Impor barang yang dikenai pajak.

# Penyerahan barang yang dikenai pajak yang dilakukan oleh pengusaha.

# Penyerahan jasa yang dikenai pajak yang mana dilakukan juga oleh pengusaha.

# Pemanfaatan jasa yang dikenai pajak dari luar daerah dan di dalam daerah.

# Ekspor barang kena pajak yang berwujud oleh pengusaha kena pajak.

# Ekspor barang kena pajak yang tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak.

# Ekspor jasa yang dikenai pajak oleh pengusaha kena pajak.

  • Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

Jenis pajak yang ada di Indonesia berikutnya ialah Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan jenis pajak yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat (Direktorat Jendral Pajak, Kemenkeu) kepada transaksi Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong sebagai barang mewah, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun di luar negeri.

Dasar hukum Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) tersebut tercantum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) serta yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Apabila ditinjau berdasarkan karakteristik, pada hakikatnya Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) tersebut dapat dikategorikan menjadi empat karakteristik di antaranya ialah sebagai berikut.

  • Pajak pusat yakni pajak yang diurus atau dikelola langsung oleh pemerintah pusat.
  • Pajak objektif yakni pajak yang pengenaan pajak tersebut didasarkan pada objek pajaknya tanpa melhat keadaan subjeknya.
  • Pajak atas adanya konsumsi umum dalam negeri.
  • Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pembebanannya dapat dialihkan ke pihak lainnya.

Sebagaimana PPn dan PPh, PPnBM memiliki objek pajak yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 1 ayat 5 tentang Barang Kena Pajak (BKP). Adapun objek-objek tersebut di antaranya ialah sebagai berikut.

  • Barang yang mana dikonsumsi untuk menunjukkan suatu status.
  • Barang yang mana bukan merupakan barang kebutuhan pokok.
  • Barang yang mana dikonsumsi oleh masyarakat tertentu saja.
  • Barang yang secara umum dikonsumsi oleh masyarakat dengan penghasilan yang cukup tinggi.

b. Bea Materai

Jenis pajak yang ada di Indonesia berikutnya ialah bea materai. Bea materai merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan dikenakan kepada dokumen bersifat perdata serta dokumen guna keperluan di pengadilan. Adapun nilai bea materai yang berlaku mulai dari nominal Rp.3000,00 dan Rp.6000,00 sesuai dengan nilai dokumen serta nilai penggunaan dokumen tersebut.

Seperti halnya jenis pajak lainnya, bea materai memiliki karakteristik yang mana di antaranya ialah sebagai berikut.

  • Pembayaran untuk bea materai tersebut dilakukan terlebih dahulu dibandingkan saat terhutang.
  • Bea materai tidak diperlukan adanya nomor identitas baik guna wajib pajak sebagai objek pajak.
  • Waktu pembayaran pajak bea materai tersebut dapat dilakukan secara incidental maupun tanpa adanya ikatan waktu.

Adapun objek dari pajak bea materai tersebut di antaranya ialah sebagai berikut.

  • Akta-akta notaris berikut dengan salinan-salinan dari akta tersebut.
  • Akta-akta pejabat pembuat akta tanah berikut dengan rangkap-rangkapnya.
  • Surat perjanjian serta surat-surat lain yang dibuat berdasarkan tujuan pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan maupun keadaan yang bersifat perdata.
  • Adanya Surat Berharga.
  • Dokumen-dokumen yang digunakan dalam segala urusan yang menyangkut pengadilan.

c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Jenis pajak terakhir yang dikelola oleh pemerintah pusat yakni Direktorat Jendral Pajak, Kemenkeu ialah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB ialah pajak yang mana dipungut atas tanah dan bangunan akibat adanya keuntungan maupun kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi perseorangan maupun badan usaha dengan kepemilikan hak diatasnya.

Adapun dasar pengenaan pajak atas tanah dan bangunan tersebut adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berdasarkan harga pasar per wilayah setiap tahunnya. Pembayaran pajak tersebut pun dapat dilakukan melalui bank persepsi yakni bank yang namanya tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Tehutang atau SPPT PBB.


2. Pajak daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola atau diurus oleh pemerintah daerah setempat. Serupa dengan pajak pusat, pajak daerah terdiri atas beberapa macam. Adapun jenis pajak daerah di antaranya ialah sebagai berikut.

a. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak yang dikenakan atas kendaraan bermotor. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah ini biasanya memiliki tempo 12 bulan saat pendaftaran kendaraan bermotor tersebut dilakukan.

b. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalah pajak yang mana dikenakan atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor sejak pendaftaran kendaraan bermotor tersebut dilakukan.

c. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah salah satu jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah guna mengubah nama pemilik kendaraan bermotor tersebut.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas pengambilan dan pemanfaatan air di permukaan.

e. Pajak Rokok

Pajak Rokok merupakan suatu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah guna pengendalian terhadap harga jual rokok di Indonesia. Pajak rokok sering disebut sebagai cukai rokok.

e. Pajak Kabupaten atau Kota

Pajak Kabupaten atau Kota ialah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah yang meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dan lain-lain.

Untuk pembayaran pajak tersebut sendiri dapat dibayarkan berdasarkan kode jenis pajak tersebut. Anda bisa membayarkan melalui ATM maupun tempat yang bekerjasama dalam hal pembayaran pajak pabupaten atau kota tersebut.